Kutai Timur – Masyarakat Kutai Timur (Kutim) sebelumnya sempat dikagetkan dengan OTT Bupati Kutim yang langsung diamankan oleh KPK pada awal Juli lalu. Hasil dari penelusuran KPK, terdapat praktik gratifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Kutim, sehingga banyak nama yang terkait dalam kasus tersebut.
Seperti yang diketahui, hal ini terjadi karena minimnya pengawalan dari masyarakat. Sehingga mengakibatkan tidak adanya transparasi pemerintah dalam mengelola anggaran.
Oleh karenanya, Cipayung Kutim yang terdiri dari HMI Cabang Sangatta, PC PMII dan DPC GMNI Kutim, saat ini akan melakukan pengawalan secara masif dalam pengelolan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menuntuk trasparansi dalam pengolahan anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Kutai Timur yang dimana kita ketahui bersama DPR adalah lembaga yang mengawasi anggaran,” ucap Ketua DPC GMNI Kutai Timur Sept Agis Pusaka kepada Kaltimedia.com, Sabtu (25/7/2020).
DPC GMNI Kutim dan organisasi lainnya memberikan beberapa tuntutan terhadap transparasi pengelolaan anggaran Pembkab Kutim. Diantaranya yakni:
1. Meminta DPRD Kutai Timur melakukan keterbukan publik terhadap laporan nota pengantar.
2. Meminta DPRD Kutai Timur melakukan live streaming dalam rapat paripurna pembahasan laporan nota pengantar.
Meminta DPRD Kutai Timur mengusulkan pengajuan anggaran melalui e-budgeting.
3. Mendukung DPRD Kutai Timur melalukan keterbukaan informasi guna membantu jalannya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.
Lebih lanjut Agis juga mengatakan, bahwa ia dan rekannya melakukan ini atas dasar perasaan menyesal karena tidak secara massif dalam pengawalan tentang pengelolaan anggaran, dan juga sangat menginginkan Kabupaten Kutai Timur bebas dari Korupsi, sehingga segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dengan menyesuaikan anggaran yang ada dan tepat sasaran.
“Kami sangat yakin apabila Pemerintah Kabupten Kutai Timur melakukan trasparansi anggaran, masyarakat Kutai Timur juga akan banyak mau berpartisipasi dalam pengawalan pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya. (rcd)
Editor: (dy)
