Jakarta, Kaltimedia.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan kritik keras terhadap pola belanja pemerintah daerah yang dinilai belum efisien dan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis (19/3/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga Rp8 miliar.
Menurutnya, alokasi anggaran semacam itu tidak sebanding dengan kondisi di lapangan, di mana masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa dan infrastruktur dasar lainnya.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan,” ujar Prabowo, Jumat (20/3/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana daerah, termasuk dana desa, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Presiden juga menegaskan kesiapannya untuk turun tangan memastikan anggaran digunakan secara adil dan tepat sasaran.
Prabowo menilai efisiensi anggaran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Ia menyoroti adanya kecenderungan pengalihan anggaran dari kebutuhan prioritas ke belanja yang kurang mendesak.
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung kendaraan dinas yang ia gunakan sebagai Presiden, yakni Maung. Ia menyebut harga kendaraan tersebut sekitar Rp700 juta, jauh di bawah angka yang disebutkan untuk mobil dinas kepala daerah.
“Saya Presiden Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian untuk kebutuhan keamanan, nilainya tetap tidak mendekati Rp8 miliar.
Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu,” tegasnya.
Presiden berharap kritik ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali prioritas belanja mereka. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Ang)
