Jakarta, Kaltimedia.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memfokuskan penanganan awal terhadap perempuan dan anak yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra pada pemulihan psikologis (trauma healing) serta pemenuhan kebutuhan spesifik penyintas. Langkah ini dilakukan setelah para korban ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian sementara.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan, saat tim kementerian tiba di lokasi bencana pada 1 Desember 2025, para penyintas telah menempati tenda-tenda pengungsian yang berada di sekolah, masjid, hingga perkantoran. Ia menilai kondisi psikologis para penyintas, khususnya perempuan, masih sangat rentan.
“Masih banyak ibu-ibu yang kayak tidak percaya bahwa rumahnya sudah tidak ada,” ujar Arifah kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).
Selain pendampingan psikologis, KemenPPPA juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan anak yang kerap terabaikan dalam situasi darurat.
“Seperti susu, pampers, kemudian pakaian dalam, karena rata-rata yang ada di situ itu pakaian yang hanya melekat pada saat mereka menyelamatkan diri,” kata Arifah.
Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, KemenPPPA turut menggalang donasi internal yang disalurkan dalam bentuk bantuan dana. Menurut Arifah, bantuan tunai dinilai lebih efektif karena dapat disesuaikan langsung dengan kebutuhan riil para pengungsi, dibandingkan bantuan barang yang sering kali tidak tepat sasaran.
Koordinasi lintas kementerian juga terus dilakukan, salah satunya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberangkatkan kapal bantuan ke tiga provinsi terdampak bencana.
Arifah mengungkapkan, perkembangan positif juga terlihat dari sistem pendataan BNPB yang kini semakin terperinci. Atas masukan KemenPPPA, BNPB mulai menerapkan data terpilah serta menyediakan fasilitas pengungsian yang lebih ramah gender.
“Saat ini datanya sudah lebih komprehensif, data terpilah bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi lansia ada berapa, kemudian ibu hamil ada berapa,” ujarnya.
Selain itu, tenda pengungsian berbasis keluarga serta toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan juga mulai disiapkan guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengungsi.
Memasuki tahap pascabencana, KemenPPPA akan memusatkan perhatian pada penguatan ekonomi penyintas, khususnya perempuan kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor. Upaya ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di daerah.
Arifah juga menekankan pentingnya pendekatan penanganan bencana yang responsif gender. Berdasarkan data BNPB, perempuan memiliki risiko hingga 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki.
“Karena perempuan lebih memprioritaskan menyelamatkan anak [dan] lansia yang ada di rumahnya. Jadi dia lebih lambat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ini yang akan kami lanjutkan dengan BNPB untuk ditangani bersama-sama,” jelas Arifah.
Ia berharap, penguatan peran perempuan dalam mitigasi bencana ke depan dapat menekan risiko dan meminimalkan dampak bencana bagi kelompok rentan. (Ang)
