Samarinda, Kaltimedia.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi menghadapi tekanan fiskal besar pada tahun anggaran 2026. Hal ini terjadi akibat pemangkasan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat, yang memaksa perubahan besar dalam struktur RAPBD.
Rancangan APBD yang sebelumnya disusun sebesar Rp21,35 triliun kini harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun. Penurunan terdalam terjadi pada pos pendapatan transfer, dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, anjlok hingga 66,39 persen. Dana Bagi Hasil (DBH) juga terkena dampak serius, turun dari Rp6,06 triliun menjadi hanya Rp1,62 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut perubahan ini sebagai penanda bahwa provinsi tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada dana pusat. Pemerintah daerah, katanya, harus segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah kreatif.
“Optimalisasi pajak, retribusi, BUMD, dan pengelolaan aset daerah harus menjadi fokus utama pemerintah,” ujar Ananda.
Salah satu aset dengan potensi besar yang disebutkan Ananda adalah Sungai Mahakam. Aktivitas bongkar muat dan transportasi di sungai tersebut dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. DPRD pun mulai membahas strategi pengelolaan ekonomi sungai bersama instansi terkait, seperti KSOP, Pelindo, dan MBS.
Meski fiskal tertekan, Ananda memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2026. Belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan dikurangi. Ia juga menegaskan bahwa belanja pegawai dan tunjangan tidak menjadi sasaran pemangkasan demi menjaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya soal pendapatan, Ananda juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada 2025. Sejumlah OPD baru membelanjakan sekitar 70 persen anggaran, sementara pendapatan daerah baru tercapai sekitar 60 persen. Menurutnya, sisa waktu tahun berjalan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Ananda menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 dilakukan secara ketat antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD/Bappeda). Hal ini penting untuk memastikan setiap asumsi dan program benar-benar rasional dan berdampak bagi masyarakat.
“Setiap program dan asumsi harus diperhitungkan dengan cermat agar kebijakan anggaran tetap realistis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
