BALIKPAPAN — Meski menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat, DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan tahun depan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran setelah adanya pengurangan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Menurutnya, dari total dana transfer sekitar Rp1,8 triliun, sekitar 70 persen harus mengalami pemangkasan. Kondisi ini memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian besar dalam menentukan arah pembangunan.
“Dampaknya sangat terasa. Beberapa proyek strategis yang sebelumnya direncanakan, termasuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, kemungkinan harus ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2026,” ujar Yusri, Senin (13/10/2025).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan komitmen terhadap penanganan banjir. DPRD bersama pemerintah kota akan memastikan bahwa program ini tetap berjalan sesuai rencana.
“Banjir adalah persoalan yang menyangkut kepentingan publik secara langsung. Karena itu, alokasi anggaran fisik akan kami fokuskan pada sektor yang paling mendesak, terutama pengendalian banjir yang menjadi visi besar Wali Kota,” jelasnya.
Yusri menambahkan, persoalan banjir di Balikpapan sudah berlangsung lama dan membutuhkan pendekatan berkelanjutan. Selain infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan drainase, pemerintah juga akan memperkuat program konservasi lingkungan dan penghijauan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
“Upaya ini bukan hanya soal membangun saluran air, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” paparnya.
Ia mengakui bahwa sejumlah rencana infrastruktur besar harus ditunda akibat keterbatasan dana. Namun, Yusri tetap optimistis prioritas terhadap program penanganan banjir akan memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat.
“Walau anggaran menipis, arah kebijakan tetap kami jaga agar manfaatnya bisa langsung dirasakan warga. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar efektif,” tegasnya.
Yusri juga berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali besaran alokasi dana untuk daerah, agar pembangunan di Balikpapan tidak terhambat.
“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar masyarakat tidak menjadi korban dari keterbatasan fiskal. Karena pada akhirnya, pembangunan harus berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Adv)
