BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti lemahnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang dinilai belum sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat. Ia menilai banyak hasil serap aspirasi yang dilakukan DPRD tidak tercermin dalam rancangan program maupun anggaran daerah tahun 2025.
Menurut Taufik, masukan yang diperoleh dari berbagai forum resmi seperti rapat dengar pendapat (RDP), forum group discussion (FGD), hingga hasil kunjungan kerja ke lapangan seharusnya menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“DPRD sudah berulang kali menampung keluhan dan kebutuhan warga melalui kegiatan resmi. Tapi ketika kami menelusuri data di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), usulan-usulan itu tidak muncul. Justru yang tercatat adalah program versi mereka sendiri,” ungkap Taufik usai rapat bersama Bappeda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Senin (13/10/2025).
Ia menilai kondisi ini menandakan adanya ketimpangan dalam proses perencanaan. Bappeda, menurutnya, terlalu dominan dalam menentukan arah pembangunan tanpa melibatkan secara optimal masukan dari lembaga legislatif.
“Sering kali hasil pembahasan di komisi diabaikan. Contohnya program promosi pariwisata melalui media yang kami anggap penting, tapi dianggap tidak prioritas. Padahal itu bagian dari strategi memperkenalkan potensi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Taufik juga menyayangkan hasil kunjungan lapangan yang tidak pernah dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Padahal, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.
“Setiap tahun kami turun langsung ke lapangan, melihat kebutuhan warga. Tapi hasilnya tidak terlihat dalam perencanaan. Yang muncul tetap program hasil rapat internal mereka,” tuturnya.
Ia memperingatkan, bila situasi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap DPRD bisa menurun karena masyarakat akan menganggap lembaga legislatif tidak mampu memperjuangkan aspirasinya.
“Dampaknya bisa serius. Warga akan berpikir bahwa usulan mereka tidak pernah didengar, padahal DPRD sudah berusaha menyampaikannya,” ujarnya.
Untuk itu, Taufik menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan daerah dan mekanisme komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Sinergi yang baik adalah kunci. DPRD dan pemerintah harus bekerja dalam satu arah agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target administratif,” pungkasnya. (Adv)
