Pati, Kaltimedia.com – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menentang kebijakan Bupati Pati, Sudewo, pada Rabu (13/8/2025). Meski rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen telah dibatalkan, kekecewaan warga tetap meluas.
Koordinator aksi, Teguh Istyanto, menyebut bahwa protes kali ini tidak semata terkait kenaikan PBB, melainkan rangkaian kebijakan lain yang dinilai merugikan masyarakat. Di antaranya penerapan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang berdampak pada pengurangan tenaga guru honorer, serta pemutusan hubungan kerja ratusan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi tanpa pesangon.
“Banyak guru honorer kehilangan pekerjaan karena sekolah digabung. Di RSUD Soewondo, karyawan lama diberhentikan tanpa kompensasi, lalu direkrut pegawai baru,” ungkap Teguh.
Menjelang aksi, dukungan logistik mengalir ke posko aliansi. Ribuan kardus air mineral disumbangkan warga untuk dibagikan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati. Teguh memperkirakan jumlah peserta aksi bisa mencapai 100 ribu orang.
Polresta Pati menurunkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres di wilayah Polda Jateng, Satbrimob, Ditsamapta, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Damkar, dan instansi lain. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara profesional dan humanis, mengutamakan komunikasi untuk menghindari gesekan.
Petugas juga telah diberi arahan teknis menghadapi potensi provokasi, serta melarang peserta membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, atau bahan berbahaya. Skema rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mencegah kemacetan, dan tim medis serta pemadam kebakaran bersiaga di lokasi.
“Kami hormati hak masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi harus sesuai aturan. Tugas kami menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Jaka.
Bupati Pati, Sudewo, menilai aksi ini sudah bergeser dari isu awal. Menurutnya, kebijakan kontroversial seperti kenaikan PBB dan lima hari sekolah sudah dibatalkan, sehingga ia menduga ada kepentingan politik yang menunggangi.
“Kalau kebijakan sudah dibatalkan tapi aksi tetap berlangsung, berarti ada yang menunggangi,” kata Sudewo.
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, telah menegur Sudewo terkait rencana kenaikan PBB tersebut. Prabowo memerintahkan pembatalan kebijakan, yang kemudian langsung diikuti oleh Bupati Pati.
Sudaryono mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas jelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang, agar situasi di Pati tetap aman dan terkendali. (Ang)
