Samarinda – Pengawasan dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, yang mengapresiasi peran aktif tim pengawas SPMB bentukan Pemerintah Kota Samarinda tahun ini.
Ismail menyebut tim pengawas berhasil merespons cepat sejumlah aduan yang muncul selama proses pendaftaran. Upaya tersebut dinilai mampu menjaga kelancaran serta mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
“Kita apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga suasana kondusif selama proses penerimaan murid. Itu penting agar jalur masuk ke sekolah tetap bersih dari praktik curang,” ucap saat diwawancarai Kaltimedia.com di gedung DPRD Samarinda, pada Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, pembentukan tim ini menjadi langkah strategis untuk mencegah kecurangan yang selama ini rawan terjadi, terutama dalam sistem zonasi maupun afirmasi. Dengan keberadaan Satgas, seleksi siswa menjadi lebih terpantau dan terarah.
Pengawasan rutin seperti ini, lanjut Ismail, seharusnya sudah diterapkan sejak lama. Momen penerimaan siswa baru kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan intervensi yang merugikan peserta didik.
“Satgas pengawas bisa menjadi kontrol yang bekerja setiap tahun ajaran. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal memastikan hak anak-anak untuk mendapat pendidikan sesuai aturan,” ujarnya.
Keberadaan tim pengawas tidak boleh hanya dianggap formalitas. Ismail menegaskan, keberlanjutan tim pengawas harus dijadikan bagian dari sistem agar tidak tergantung pada kepemimpinan atau situasi musiman.
“Pengawasan harus berkelanjutan, bukan muncul karena viral atau tekanan publik. Kita butuh sistem yang dipercaya masyarakat,” katanya.
Penerimaan siswa merupakan salah satu titik krusial dalam rantai pendidikan. Jika proses awal sudah cacat, maka dampaknya bisa meluas hingga ke kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.
Ismail berharap, melalui pengawasan yang konsisten, masyarakat di seluruh kawasan kota, termasuk pinggiran, merasa memiliki peluang yang adil dalam mengakses pendidikan formal.
“Dengan proses yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, masyarakat akan percaya bahwa sistem pendidikan bekerja untuk semua,” tandasnya. (Adv/Df)
