KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini terealisasi adalah pembentukan 34 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Balikpapan. Keberadaan koperasi ini menjadi tonggak penting dalam mengembangkan ekonomi berbasis komunitas dan potensi lokal.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy Setia Kusuma, mengungkapkan bahwa seluruh KKMP telah resmi mengantongi Surat Keputusan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, koperasi-koperasi tersebut telah sah secara hukum dan dapat menjalankan aktivitas usahanya secara legal di masing-masing kelurahan.
“Setiap kelurahan kini memiliki satu koperasi resmi. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Dengan KKMP, kita membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dari level paling bawah,” kata Heru, Rabu (9/7/2025).
Pembentukan koperasi ini merupakan respons langsung terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah desa dan kelurahan. Inpres tersebut merupakan bagian dari upaya nasional membangun basis ekonomi rakyat yang kokoh, mandiri, dan tahan terhadap guncangan ekonomi global.
Heru menegaskan, koperasi-koperasi yang dibentuk tidak semata hadir sebagai formalitas administratif. Sebaliknya, keberadaannya dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sejak proses awal pendirian, warga telah dilibatkan secara aktif dalam perumusan jenis usaha serta penyusunan struktur organisasi koperasi.
“Koperasi bukan sekadar badan hukum. Ia adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Karenanya, model usahanya harus sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan ekonomi di masing-masing kelurahan,” tegas Heru.
Heru menyampaikan bahwa jenis usaha yang dijalankan KKMP sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik wilayah dan daya serap pasar lokal. Seluruh jenis usaha tersebut telah dirumuskan dan dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Di kawasan pesisir, KKMP mengelola unit usaha seperti cold storage dan distribusi hasil tangkapan laut. Sementara itu, di kawasan padat penduduk, koperasi lebih fokus pada sektor sembako dan simpan pinjam. “Contohnya, di wilayah pesisir yang banyak nelayan, KKMP mengembangkan usaha cold storage dan distribusi hasil laut. Di wilayah padat penduduk, fokus ke sembako dan simpan pinjam. Jadi tidak satu pola,” jelasnya.
Selain menjadi roda penggerak ekonomi lokal, KKMP juga diharapkan mampu berperan sebagai pusat edukasi literasi keuangan, penguatan wawasan koperasi, hingga pelatihan manajerial bagi warga.
Meski telah memiliki badan hukum resmi, Heru mengakui bahwa tantangan utama yang dihadapi KKMP saat ini adalah keterbatasan modal awal. Seluruh koperasi masih mengandalkan dana dari iuran anggota dan swadaya masyarakat. Sementara itu, bantuan permodalan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM baru diberikan kepada koperasi yang berstatus percontohan, sesuai dengan ketentuan dalam Permenkop Nomor 1 Tahun 2025.
“Modal awal KKMP saat ini memang masih mengandalkan gotong royong. Tapi kami optimis, ke depan akan ada perluasan akses pembiayaan dari pusat bagi koperasi-koperasi ini,” jelas Heru.
Pemerintah Kota juga tengah berupaya membuka jalur komunikasi dengan kementerian terkait agar koperasi non-percontohan turut memperoleh peluang pembiayaan, baik dalam bentuk dana bergulir maupun dukungan penguatan kelembagaan.
Lebih jauh, Heru menekankan bahwa keberadaan KKMP bukan hanya ditujukan untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai fondasi bagi lahirnya sistem ekonomi kolektif yang inklusif dan berkelanjutan.
“KKMP adalah laboratorium ekonomi rakyat. Di sini, warga belajar menjalankan usaha bersama, mengambil keputusan bersama, dan menikmati hasil secara adil,” ungkapnya.
Ia berharap, koperasi ini mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan global, seperti inflasi, krisis pangan, maupun perlambatan ekonomi dunia.
Heru juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan akan terus mendampingi pertumbuhan KKMP melalui pelatihan rutin, monitoring, serta pembinaan secara berkelanjutan. Ke depannya, KKMP bahkan diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar masyarakat, seperti pendistribusian bahan pangan murah, layanan kesehatan, maupun penyimpanan produk hasil pertanian dan perikanan lokal.
“Kami ingin koperasi ini hidup. Tidak hanya jadi papan nama. Kami ingin mereka tumbuh, dan menjadi tulang punggung ekonomi di tingkat kelurahan,” tutup Heru. (mang)
