Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai program dari Pemerintah Pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dikelola secara merata. Padahal program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi kepada anak-anak tingkatan sekolah dasar (SD) khususnya, guna tumbuh kembangnya.
Seperti yang dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, bahwa kurangnya keterbukaan informasi terkait proses pembagian MBG hingga pengelolaan dapur umum yang masih terbatas.
Dirinya menyebut bahwa transparansi dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas negara tersebut sangat penting, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi pertanyaan lagi.
“Saya pribadi memang tidak mengetahui secara rinci, tetapi hari ini keterbukaan informasi publik itu sangat penting. Jika ada pihak tertentu yang menutup-nutupi, seharusnya ada alasannya yang jelas,” kata M Novan.
Novan yang merupakan sosok Politikus dari Partai Golkar tersebut berpendapat, dapur umum yang dikelola oleh MBG pusat cukuo menjadi perhatian publik. Hal tersebut karena adanya pelarangan terhadal publikasi dan dokumentasi di lokasi dapur umum.
“Kalau berkaitan dengan dapur umum silakan saja, tapi kalau menyangkut isi makanan dan proses pembagiannya, itu harus menjadi informasi publik. Jangan sampai seolah ada yang ditutupi,” ujarnya menerangkan.
“Kami di DPRD belum meminta penjelasan langsung, tetapi perlu dicatat bahwa pembagian makanan bergizi gratis ini sepenuhnya dikelola MBG pusat. Pemerintah daerah hanya berperan menyediakan lokasi sekolah penerima bantuan,” tambahnya.
Untuk transparansi publikasi tersebut, Novan berharap, nantinya bakal ada evaluasi serta pembenahan program MBG agar masyarakat bisa menikmati makanan ini dengan nikmat.
“Kami tentu mendukung kritik yang membangun. Pemerintah, apalagi Presiden, pasti mendengar keluhan masyarakat. Semoga ke depan pelaksana bisa lebih terbuka demi kebaikan bersama,” harapnya. (Adv/dy)
