SAMARINDA, KALTIMEDIA – Bursa Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 terbaru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah merespon terkait namanya yang masuk dalam radar PDIP mendampingi Ganjar Pranowo.
Tak hanya itu, Sandiaga Uno yang juga didekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mementingkan keberlanjutan pembangunan, turut menjadi isu hangat.
Tetapi, semua ditepis DPP PKS Pusat, yang mengatakan Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga masih bekerja dan koalisi masih solid membahas langkah pemenangan serta sosok Cawapres pendamping Anies Baswedan.
Sesuai Piagam Kerjasama yang disepakati pada 14 Februari 2023 lalu, Anies Baswedan diberikan hak untuk menentukan Cawapresnya.
“Bagi PKS, ini kita kan masih belum deklarasi secara utuh sehingga masih wajar ada berbagai analisa untuk menggandeng-gandengkan, bahkan PKS ditawari untuk keluar dari Anies Baswedan, wacana itu muncul ya, mungkin sebetulnya ada guyon, tetapi prinsipnya sampai hari ini koalisi tetap solid,” tegas Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan DPP PKS, Joko Widodo, Minggu (11/6/2023).Bagi PKS semua itu beluk dianggap sebagai tawaran serius, karena semua belum pasti.
Soal Pilpres 2024, baik Prabowo Subianto yang dideklarasikan oleh Partai Gerindra sebagai Capres, Ganjar Pranowo oleh PDIP, Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan, semua masih menunggu siapa sosok Wakil yang akan mendampingi.
PKS juga menjawab, tak ada yang spesial dari pertemuan bersama Sandiaga Uno.Bukan bahas-mambahas soal Pilpres 2024 saja, Sandiaga Uno memang datang karena kedekatannya dengan PKS, karena pernah diusung di Pilkada DKI Jakarta, kala itu berpasangan dengan Anies Baswedan.
Menurut Joko Widodo, adanya Pilpres bukan berarti PKS tidak bisa membuka ruang diskusi dan silaturahmi dengan berbagai pihak. Bukan malah diartikan PKS akan keluar dari koalisi yang sedari awal bersama NasDem dan Demokrat.
“Termasuk PKS juga didekati Pak Sandi, wajar saja, Pilpres bukan berarti membuat kita tidak berkomunikasi, apalagi beliau juga dekat dengan PKS (pernah) kita dukung di Pilgub DKI, ikatan perasaan memang ada, tetapi bukan dimaknai PKS keluar dari koalisi,” terangnya.
