Samarinda, Kaltimedia.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, mengapresiasi keputusan Gubernur Kaltim yang mengembalikan anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan sikap responsif kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang luas dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya mengapresiasi Pak Gubernur. Apa yang disuarakan masyarakat, para praktisi, maupun sejumlah lembaga itu kan semua untuk kebaikan Kaltim. Dan hari ini beliau mengembalikan mobil dinas itu, itu patut kita apresiasi,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Baharuddin menilai keputusan pembatalan atau pengembalian anggaran itu tidak terlepas dari besarnya penolakan publik terhadap rencana pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis tersebut.
Ia menegaskan suara rakyat menjadi faktor utama yang semestinya didengar oleh pemimpin daerah.
“Saya kira yang paling utama didengarkan oleh Pak Gubernur adalah masyarakat Kaltim. Keinginan rakyat meminta agar anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk kepentingan yang sifatnya perorangan,” katanya.
Menurutnya, masyarakat berharap anggaran daerah dalam jumlah besar lebih difokuskan pada kepentingan publik yang mendesak dan berdampak luas.
Selain respons publik, Baharuddin juga mengakui adanya perhatian dari sejumlah pejabat dan lembaga pusat terhadap polemik tersebut.
Ia menyebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, serta lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memberi perhatian.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut kemungkinan menjadi bagian dari pertimbangan gubernur sebelum akhirnya memutuskan mengembalikan anggaran mobil dinas ke kas daerah.
“Di samping masyarakat, ada juga banyak lembaga yang memberi perhatian. Itu juga mungkin menjadi bagian pertimbangan beliau,” ujarnya.
Politisi PAN itu menilai keputusan tersebut sebagai langkah bijak yang tidak semua kepala daerah mampu lakukan di tengah derasnya kritik.
“Biasa juga kepala daerah, biar diapakan tetap ngotot. Tapi Pak Gubernur mendengar banyak saran dan akhirnya mengembalikan. Itu yang perlu kita apresiasi,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa kendaraan operasional kepala daerah tidak harus bernilai sangat tinggi untuk menjangkau medan di Kalimantan Timur yang beragam.
“Banyak mobil yang tidak semahal itu dan tetap bisa menjangkau medan-medan di Kaltim,” tambahnya.
Dengan dikembalikannya anggaran Rp8,5 miliar tersebut ke kas daerah, Baharuddin berharap polemik serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat dalam setiap perencanaan penggunaan anggaran.
“Semoga ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Anggaran yang besar harus benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
