Samarinda, Kaltimedia.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, memberikan catatan kritis atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam memimpin Benua Etam.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah daerah telah menunjukkan arah yang positif, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, Agusriansyah menilai masih diperlukan penguatan perencanaan dan sinergi kebijakan agar program-program tersebut tidak menimbulkan persoalan fiskal di masa mendatang.
“Beberapa kebijakan sudah mengarah pada tujuan yang tepat, tetapi belum ditopang oleh desain perencanaan yang terpadu. Ini penting agar seluruh OPD bergerak dalam satu kerangka besar pembangunan,” ujar Agusriansyah, Jumat (6/2/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti masih kuatnya pola kerja sektoral di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat program berjalan sendiri-sendiri, sulit dievaluasi, bahkan berisiko menimbulkan tumpang tindih anggaran.
“Jika OPD bekerja secara terpisah tanpa integrasi kebijakan, maka target pembangunan sulit dicapai secara maksimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian khusus Agusriansyah adalah kebijakan pendidikan gratis. Ia mengingatkan bahwa program tersebut saat ini masih dikategorikan sebagai belanja non-wajib, sehingga memiliki potensi menekan ruang fiskal daerah apabila tidak dikelola secara hati-hati.
“Jika tidak dirancang dengan matang, pendidikan gratis bisa menggeser alokasi anggaran sektor penting lainnya, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa,” jelasnya.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, DPRD Kaltim mendorong Pemprov agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Agusriansyah menyarankan agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam merancang skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui optimalisasi kerja sama dengan dunia usaha.
“Pemanfaatan dana CSR bisa menjadi solusi untuk menopang program prioritas tanpa membebani keuangan daerah,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Agusriansyah juga menyinggung berbagai program sosial, termasuk pemberian insentif atau penghargaan bagi pengurus rumah ibadah. Ia menilai program-program tersebut masih membutuhkan regulasi yang jelas serta mekanisme kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan berkelanjutan.
“Tanpa pola kerja kolektif yang terukur, program sosial yang langsung menyentuh masyarakat berisiko tidak bertahan lama,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan sektor swasta merupakan elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program sosial dan stabilitas fiskal daerah.
Sebagai langkah konkret, Agusriansyah mendorong Pemprov Kaltim segera menyusun roadmap terpadu sebagai acuan pelaksanaan program prioritas lima tahunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Roadmap ini penting untuk mempermudah koordinasi antar-OPD, sekaligus menjadi alat transparansi bagi DPRD dan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, ia optimistis setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (Rfh)
Editor: Ang
