Samarinda, Kaltimedia.com – DPRD Kalimantan Timur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melakukan pembenahan menyeluruh terkait pembiayaan operasional asrama di sekolah-sekolah negeri. Permintaan itu mencuat setelah munculnya surat edaran tentang pungutan biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda yang memicu keberatan orang tua siswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa persoalan pungutan tidak akan terjadi apabila sejak awal pemerintah memiliki perhitungan anggaran yang sesuai kebutuhan lapangan. Ia menilai selama ini belum ada pembahasan mendalam mengenai skema pendanaan asrama sehingga beberapa sekolah memilih meminta kontribusi tambahan dari orang tua untuk menutup kekurangan biaya.
“Kami mendesak Disdikbud melakukan penghitungan ulang secara rinci. Kalau memungkinkan, seluruh kebutuhan asrama ditanggung pemerintah agar tidak perlu ada pungutan lagi,” kata Darlis, Senin (17/11/2025).
Saat ini Kaltim memiliki tiga sekolah negeri yang mengelola fasilitas asrama: SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, dan SMA Negeri 3 Tenggarong. Ketiganya menghadapi masalah serupa, yakni tingginya biaya operasional dibandingkan alokasi anggaran yang tersedia.
Menurut Darlis, anggaran pemerintah hanya menyediakan sekitar Rp1,56 juta per siswa setiap bulan, sementara kebutuhan riil mencapai Rp2,6 juta. Kesenjangan inilah yang kemudian mendorong sekolah mencari sumber biaya tambahan.
“Ini akar persoalannya. Ketika anggaran jauh dari cukup, sekolah pasti berupaya mencari cara agar layanan tetap berjalan,” ujarnya.
Darlis juga menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan pendidikan gratis dan kenyataan di lapangan, terutama terkait fasilitas asrama yang belum tercakup sepenuhnya. Hal ini membuat sejumlah orang tua merasa kebijakan tersebut tidak diterapkan secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa kontribusi serupa sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, namun perlu penataan ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan gratis yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kami ingin semuanya jelas. Pemerintah harus menyusun hitungan yang realistis agar tidak menimbulkan kerancuan antara sekolah dan orang tua,” tegasnya.
DPRD Kaltim mendorong agar evaluasi komprehensif dan penetapan anggaran yang lebih akurat dimasukkan ke dalam penyusunan APBD berikutnya. Dengan demikian, kebutuhan operasional asrama bisa terpenuhi tanpa membebani masyarakat.
“Jika perencanaannya matang sejak awal, pendidikan gratis bisa kita wujudkan sepenuhnya,” tutup Darlis. (Rfh)
Editor: Ang
