Samarinda, Kaltimedia.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menggelar kegiatan bertajuk “Optimalisasi Peran Komisi II DPR RI dalam Konsolidasi Demokrasi” di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat serta mendorong pemahaman publik mengenai peran Komisi II DPR RI dalam tata kelola politik dan pemerintahan.
Acara tersebut dihadiri oleh unsur masyarakat sipil, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga perwakilan partai politik. Melalui forum ini, Bawaslu Kaltim ingin memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya merawat nilai-nilai demokrasi secara berkelanjutan.
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan Komisi II yang memiliki peran strategis dalam urusan politik nasional.
“Kami ingin memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk bisa langsung berinteraksi dengan Komisi II DPR RI,” kata Hari saat diwawancarai awak media.
Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan menjembatani publik agar dapat memahami sejauh mana kinerja para anggota dewan yang terpilih dalam pemilu.
“Apakah sudah menjawab harapan publik atau belum,” ujarnya.
Hari mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini telah dilakukan Bawaslu di seluruh kabupaten/kota di Kaltim dengan melibatkan audiens dari latar belakang yang beragam. Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan, tetapi juga mencakup usaha menjaga nilai-nilai yang menopang kehidupan berbangsa.
“Demokrasi bukan hanya tentang memilih seseorang di bilik suara, lalu menunggu mereka dilantik menjadi anggota DPR atau kepala daerah,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi mencakup penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta keadilan sosial, termasuk keadilan ekologis.
Hari juga menyebut, kehadiran perwakilan Komisi II DPR RI dalam kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan lembaga legislatif.
“Kami di Bawaslu ingin menjadi jembatan, agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan kewenangan Komisi II,” tambahnya. (Rfh)
Editor: Ang
