Samarinda, Kaltimedia.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya terhadap keputusan pemerintah yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, gelar kehormatan negara seharusnya diberikan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak perjuangan bersih, tanpa meninggalkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal tersebut dalam Forum Refleksi Hari Pahlawan di Surabaya, Minggu (9/11/2025), bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan sejumlah komunitas pemuda.
“Pahlawan bukan soal politik, tetapi tentang pengorbanan dan integritas moral. Pahlawan sejati berjuang demi rakyat, bukan untuk kepentingan kekuasaan,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, gelar Pahlawan Nasional harus memiliki legitimasi moral yang kuat, bukan sekadar berdasarkan jabatan atau jasa politik.
“Pahlawan sejati tidak mencederai kemanusiaan dan tidak mengorbankan nilai integritas. Gelar itu adalah simbol kemuliaan perjuangan,” tegasnya.
Meski pemerintah telah menetapkan gelar tersebut bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, PDIP menilai langkah itu justru menimbulkan kegelisahan publik.
Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moies, yang menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional.
“Prosesnya harus selektif dan penuh pertimbangan. Ini bukan keputusan yang bisa diambil secara tergesa,” kata Ananda pada Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, sejarah kelam masa lalu harus dijadikan refleksi agar keputusan pemerintah tidak membuka luka lama bangsa.
“Kita semua tahu bagaimana kisah masa lalu itu. Pemerintah harus menimbang aspek moral dan kemanusiaan sebelum memberikan gelar kepahlawanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghargaan selevel Pahlawan Nasional semestinya hanya diberikan kepada tokoh yang benar-benar memperjuangkan rakyat tanpa pamrih.
“Gelar pahlawan itu istimewa. Jangan sampai diberikan kepada orang yang justru meninggalkan jejak luka dalam sejarah bangsa,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
