PELAYANAN PUBLIK – Suasana Mal Pelayanan Publik Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan langkah strategis dalam membangun budaya kinerja di lingkungan birokrasi. Sumber foto: Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan langkah strategis dalam membangun budaya kinerja di lingkungan birokrasi.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan bahwa proses Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 bukan sekadar agenda tahunan.
Melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ini, Pemkot ingin memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagus menjelaskan, SAKIP menjadi alat ukur penting untuk menilai sejauh mana birokrasi daerah bertransformasi menjadi pemerintahan yang berorientasi hasil (result-oriented government). Evaluasi ini tidak hanya melihat laporan dan angka, tetapi juga menguji efektivitas program di lapangan.
“SAKIP bukan hanya penilaian dokumen, tapi soal bagaimana setiap program pemerintah punya arah, ukuran keberhasilan, dan dampak yang bisa dirasakan warga,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemkot Balikpapan terus mendorong inovasi kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 38 OPD yang ada, beberapa dengan capaian terbaik diminta memberikan paparan langsung di hadapan tim evaluator sebagai bentuk berbagi praktik baik (best practice) dalam manajemen kinerja.
Langkah ini menjadi upaya nyata memperkuat budaya kinerja kolaboratif, di mana setiap unit kerja dituntut tidak hanya melaksanakan program, tetapi juga mampu menunjukkan hasil konkret terhadap indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin agar seluruh OPD berpikir strategis, tidak sekadar bekerja rutin. Setiap kegiatan harus bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Selain sebagai ajang evaluasi, SAKIP juga berfungsi sebagai kompas pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan arah kebijakan jangka menengah dan panjang (2025–2030).
Pemkot Balikpapan ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. “Kami ingin hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi, bukan sekadar laporan. Target kami bukan hanya nilai tinggi, tapi perubahan budaya kerja diseluruh jajaran pemerintah,” tambahnya.
Melalui proses evaluasi ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih terbuka, adaptif, dan berorientasi pelayanan. (adv/pry)
