BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan untuk mempelajari strategi pengembangan dan penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Agam, Yandril, diterima langsung oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, dan difasilitasi untuk berdiskusi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Menurut Yandril, Balikpapan dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai berhasil dalam membangun sistem pembinaan, perizinan, dan kelembagaan UMKM secara terintegrasi.
“Kami ingin belajar bagaimana fasilitasi permodalan dan perizinan dilakukan, serta bagaimana pemerintah daerah memperkuat institusi UMKM. Kota seperti Balikpapan ini sudah jauh lebih maju dalam pengelolaan sektor usaha kecil,” ujar Yandril, Jumat (7/11/2025).
Selama dua hari kunjungan, rombongan DPRD Agam mempelajari pola pendampingan dan skema pembiayaan UMKM, termasuk kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dalam membantu pelaku usaha kecil mengembangkan bisnis mereka.
Yandril menyebutkan, di Kabupaten Agam tantangan terbesar pengembangan UMKM masih terletak pada aspek pendataan dan dukungan permodalan.
“Wilayah kami luas, dan proses pendataan masih berjalan. Bantuan yang tersedia umumnya berupa sarana dan prasarana usaha melalui aspirasi dewan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah telah mulai memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi halal serta PIRT bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
Sementara itu, Japar Sidik mengatakan kunjungan DPRD Agam menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk berbagi pengalaman dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis usaha kecil.
“Kami tunjukkan bagaimana Balikpapan membina UMKM, mulai dari pelatihan, sarana, hingga akses modal. Ini bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memperkuat ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kabupaten Agam sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ekonomi kreatif, namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor UMKM.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-daerah dalam mengembangkan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. (Adv)
