Samarinda, Kaltimedia — Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius menjelang Pemilu 2029.
Pria yang akrab disapa Castro itu menilai, tantangan utama pemilu ke depan bukan lagi soal teknis penyelenggaraan, melainkan potensi kemunduran menuju sistem kekuasaan otoriter yang mengancam kebebasan sipil.
“Kita harus menjaga demokrasi agar tidak kembali ke masa kekuasaan yang represif. Bahayanya adalah munculnya kembali rezim otoriter yang menggunakan instrumen kekuatan seperti militer dan kepolisian,” ujar Castro, Senin (3/11/2025).
Castro menekankan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan tersebut.
Menurutnya, lembaga pengawas pemilu memiliki batasan struktural dan keterbatasan sumber daya, sehingga perlu dukungan kuat dari masyarakat sipil.
“Bawaslu perlu bersenyawa dengan masyarakat sipil. Hanya dengan cara itu pengawasan pemilu bisa tetap kuat dan demokrasi elektoral di 2029 dapat terjaga,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemitraan antara Bawaslu dan masyarakat sipil tidak boleh hanya sebatas seremoni, melainkan harus bersifat substansial — memperkuat pengawasan independen dan partisipatif terhadap jalannya pemilu.
“Berkawan saja tidak cukup. Tapi kalau Bawaslu bergerak sendirian, risikonya jauh lebih besar. Jangan sampai penyelenggara pemilu hanya sibuk dengan urusan teknis tanpa melihat konteks demokrasi yang lebih luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Castro menilai bahwa demokrasi sejati tidak berhenti pada proses pencoblosan semata. Pemilu seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar prosedur politik lima tahunan.
“Demokrasi bukan hanya tentang memilih. Kalau rakyat masih lapar dan terpinggirkan, maka makna demokrasi itu sendiri hilang. Karena itu, Bawaslu juga penting untuk mendorong distribusi keadilan yang lebih luas, bukan hanya fokus pada prosedur administratif,” tegasnya.
Di sisi lain, Castro juga menyoroti kondisi masyarakat sipil yang masih lemah dan terfragmentasi. Banyak kelompok masyarakat yang bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi kuat, sehingga sulit membangun daya tahan terhadap potensi otoritarianisme negara.
“Masalahnya, masyarakat sipil kita kecil-kecil dan berjalan sendiri-sendiri. Kalau tidak bersatu, bagaimana bisa mengawal demokrasi?” tuturnya.
“Melawan kekuatan militer dan kekuasaan besar tidak bisa dilakukan dengan gerakan kecil yang tidak terorganisir,” sambungnya.
Castro pun menyerukan agar berbagai elemen masyarakat sipil menurunkan ego sektoral dan membangun gerakan kolektif untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.
“Kita harus bersatu, menurunkan ego, dan memperkuat kerja bersama menghadapi potensi kembalinya militer ke ranah politik sipil,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
