BALIKPAPAN – Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan kembali ditunjukkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kedua lembaga sepakat, penanaman nilai-nilai kebangsaan perlu diperkuat melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.
Raperda ini dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada Rabu (29/10/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, didampingi Yono Suherman dan Muhammad Taqwa, serta dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, para anggota dewan, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan tersebut, Budiono menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh upaya memperkuat karakter kebangsaan masyarakat melalui pendidikan Pancasila yang terstruktur.
“Raperda ini menjadi langkah konkret untuk menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di setiap lapisan masyarakat Balikpapan,” ujarnya.
Budiono juga menyebut, pendidikan Pancasila tidak hanya penting bagi pelajar, tetapi juga bagi seluruh warga, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
“ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda tersebut. Ia menilai, kebijakan ini sejalan dengan semangat membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas.
“Pemerintah Kota menyambut baik langkah DPRD. Raperda ini juga merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan,” ungkap Bagus.
Bagus menekankan bahwa Pemkot Balikpapan siap berkolaborasi dengan DPRD, OPD, serta elemen masyarakat agar pelaksanaan pendidikan Pancasila berjalan efektif dan partisipatif.
“Kami ingin nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tapi juga dihidupi dalam perilaku sehari-hari warga kota,” ujarnya.
Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat identitas kebangsaan dan menjaga harmoni sosial di Balikpapan. (Adv)
