BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa langkah penertiban Pasar Pandansari harus dilakukan secara objektif dan bebas dari kepentingan politik.
Menurutnya, penataan pasar seharusnya berorientasi pada kepentingan tata ruang dan ketertiban kota, bukan karena tekanan atau intervensi dari pihak tertentu.
“Kalau dasar penataannya jelas, demi tata ruang dan peningkatan kualitas warga, pasti akan lebih mudah dijalankan. Yang sulit itu kalau sudah bercampur kepentingan politik,” ujar Taufik, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai bahwa persoalan yang selama ini terjadi di Pasar Pandansari membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan, meski langkah itu berpotensi menimbulkan resistensi di awal.
“Balikpapan butuh pemimpin yang berani, yang tidak takut kehilangan dukungan karena kebijakan tegas. Jangan sampai kepentingan politik justru merusak tatanan pemerintahan dan menghambat penataan kota,” tegasnya.
Lebih jauh, Taufik menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam menertibkan kawasan pasar. Ia menjelaskan, pengelolaan di dalam pasar merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan, sementara area di luar pasar seperti jalan dan parkir melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Lingkungan Hidup.
“Yang paling utama itu Dinas Perhubungan, karena masalahnya ada di bahu jalan yang digunakan pedagang. Tapi kalau penertiban hanya berjalan satu-dua hari, lalu hilang lagi, itu karena ada oknum yang tidak tegas dan hanya memikirkan kepentingan pribadi,” ucapnya dengan nada kritis.
Taufik juga menilai lemahnya tindakan di lapangan sering kali dipicu oleh kurangnya pengawasan dan keberanian aparat dalam menegakkan aturan. Oleh sebab itu, ia berharap Wali Kota Balikpapan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penataan berjalan sesuai aturan dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau pimpinan kota kita benar-benar hadir di lapangan dan bertindak tegas tanpa kepentingan politik, semuanya bisa selesai. Kadang memang dibutuhkan tangan besi untuk menegakkan ketertiban,” tambahnya.
Selain memberikan kritik dan dorongan, Taufik juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Balikpapan telah menyusun kajian akademik untuk mendukung rencana pembangunan pasar induk di kota ini. Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar kuat dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertib, modern, dan terorganisir.
“Pasar yang tertata bukan hanya soal estetika, tapi juga soal keadilan bagi pedagang dan kenyamanan bagi masyarakat,” tutupnya.(adv)
