Aspirasi Warga Lamaru Mengalir di Reses Gasali: Dari Jalan Rusak hingga Harapan Posyandu Mandiri

Kegiatan reses Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (23/10/2025).

BALIKPAPAN — Kegiatan reses Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (23/10/2025), berlangsung penuh kehangatan. Dalam suasana santai namun produktif, warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

Dihadiri para ketua RT, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga, kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Infrastruktur, penerangan jalan, serta fasilitas kesehatan menjadi tiga isu utama yang paling banyak disuarakan.

Zakiyah, perwakilan dari RT 32, mengungkapkan harapannya agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan di Gang Swadaya 2 yang selama ini belum diperkeras. “Jalannya sudah dibuka, tapi masih berupa tanah. Saat hujan, becek dan susah dilewati. Malam pun gelap karena belum ada lampu jalan,” katanya. Ia juga meminta agar wilayahnya memiliki Posyandu sendiri, sebab kegiatan kesehatan ibu dan balita masih menumpang di rumah kader.

Keluhan serupa disampaikan Ida dari RT 17. Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan Posyandu di lingkungannya belum tuntas akibat keterbatasan dana. “Sebagian material sudah disiapkan oleh kelurahan, tapi kami masih kekurangan peralatan seperti kursi, meja, dan alat kesehatan,” tuturnya.

Menanggapi aspirasi itu, Gasali menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar usulan warga dapat ditindaklanjuti. Namun, ia mengingatkan pentingnya kepastian status lahan sebelum dilakukan pembangunan. “Pemerintah tidak bisa membangun di atas tanah pribadi. Harus ada hibah atau penetapan sebagai fasilitas umum agar legal secara administrasi,” jelasnya.

Gasali juga menyoroti peran penting kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, penghargaan bagi para kader masih jauh dari layak. “Saat ini insentif mereka hanya Rp100 ribu untuk dibagi berlima setiap bulan. Kami sedang mendorong adanya regulasi agar kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gasali turut menyinggung persoalan yang dihadapi para nelayan Lamaru akibat proyek sedimentasi laut. Ia berharap pemerintah memfasilitasi komunikasi antara nelayan dan perusahaan agar tidak menimbulkan konflik. “Kami ingin penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah, bukan dengan ketegangan,” tegasnya.

Menutup kegiatan reses, Gasali mengajak warga untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan di wilayah timur kota. “Kami di DPRD akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Lamaru. Kalau warga dan pemerintah berjalan bersama, hasilnya pasti nyata,” pungkasnya.

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *