BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, memastikan bahwa program BPJS Kesehatan kelas III gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap aman, meski pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian anggaran besar pada tahun 2026.
Yono menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang yang tidak akan tersentuh kebijakan pemangkasan, karena keduanya menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Program BPJS gratis dan bantuan pendidikan tetap berlanjut. Kalau ada penghematan, itu hanya pada proyek fisik, bukan layanan publik,” jelasnya, Rabu (22/10/2025).
Sebagai Koordinator Komisi I DPRD Balikpapan, Yono menilai keberlanjutan program BPJS gratis menjadi bukti konsistensi pemerintah kota dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kecil.
“Ini bukan sekadar program populis, tapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah. Tidak ada pengurangan dana untuk layanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Terkait proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur, Yono memastikan bahwa pembangunan tetap berlanjut, namun dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“RS Balikpapan Timur tidak dibatalkan, hanya disesuaikan tahapannya. Pemerintah sedang menata ulang prioritas agar proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran,” terangnya.
Ia menambahkan, meskipun terjadi efisiensi di sisi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan tetap berjalan normal.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Akses layanan BPJS gratis tetap dijamin, dan pemerintah kota akan terus hadir memastikan pelayanan kesehatan berjalan layak,” ujarnya.
Yono menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pengurangan kesejahteraan warga, melainkan strategi agar program prioritas tetap berlanjut secara berkelanjutan.
“Kebijakan efisiensi justru untuk menjaga agar program penting tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah dan DPRD akan terus bersinergi memastikan rakyat tetap mendapatkan hak dasarnya,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, DPRD Balikpapan berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan daerah tetap berpihak pada masyarakat kecil dan memperkuat komitmen menuju kota yang inklusif serta berkeadilan sosial. (Adv)
