BALIKPAPAN – Upaya menurunkan angka stunting di Kota Balikpapan dinilai belum optimal karena masih lemahnya sistem pendataan. Legislator Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggraini, menegaskan bahwa keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada kekuatan dan keakuratan data.
“Masalah utama kita bukan kurangnya program, tapi lemahnya data. Kalau datanya tidak akurat, bagaimana kita bisa menentukan langkah yang tepat?” ujarnya, Senin 20 Oktober 2025.
Menurut Siska, saat ini Balikpapan belum memiliki basis data sosial dan kesehatan yang terintegrasi, sehingga pemerintah kesulitan memetakan wilayah prioritas intervensi dan menilai efektivitas program gizi maupun kesehatan ibu dan anak.
Ia menilai, pendataan seharusnya dimulai dari tingkat paling bawah, seperti posyandu dan RT. Para kader di lapangan mengetahui langsung kondisi anak dan keluarga yang memerlukan perhatian khusus.
“Kalau informasi dari kader bisa dikumpulkan melalui sistem digital yang terhubung, kebijakan bisa jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Siska mencontohkan sistem yang telah berhasil diterapkan di Kota Bogor dan Jakarta, di mana seluruh data sosial warga terintegrasi dengan pusat kendali pemerintah daerah. Melalui sistem tersebut, petugas bisa memantau data anak stunting, keluarga miskin, hingga status kesehatan masyarakat secara real time.
“Di sana, aparat bisa langsung tahu siapa yang membutuhkan bantuan tanpa menunggu laporan manual. Bahkan lokasi rumah dan dokumentasinya bisa langsung terlihat,” terangnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun aplikasi data sosial digital lintas instansi yang memungkinkan koordinasi cepat antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan kelurahan.
“Kalau sistemnya terhubung, begitu ada laporan anak berisiko stunting, dinas terkait bisa langsung bergerak bersama. Tidak ada lagi tumpang tindih data atau keterlambatan penanganan,” tegasnya.
Meski menyadari bahwa pembangunan sistem digital membutuhkan biaya besar, Siska menilai investasi ini krusial untuk efisiensi kebijakan jangka panjang.
“Jakarta berani mengalokasikan dana hingga Rp10 miliar untuk penguatan data sosial. Balikpapan juga harus berani berinovasi. Dengan data yang kuat, keputusan pemerintah akan lebih tepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan warga,” pungkasnya optimistis.
Dengan dorongan ini, DPRD berharap Balikpapan segera memiliki sistem data modern yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi bebas stunting dan keluarga sejahtera.
