Jakarta, Kaltimedia.com – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti klaim Presiden Prabowo Subianto terkait keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai 99,99 persen. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan temuan di lapangan mengenai kasus keracunan yang dialami ribuan siswa.
“Kalau angka ditampilkan tapi fakta disembunyikan, itu bukan keberhasilan, tapi kegagalan yang sengaja dimanipulasi,” ujar Ubaid dalam keterangannya, Senin (19/10/2025).
JPPI mencatat terdapat 1.602 anak yang menjadi korban keracunan MBG pada periode 13–19 Oktober 2025, meningkat dari pekan sebelumnya sebanyak 1.084 anak. Secara kumulatif, per 19 Oktober, jumlah korban mencapai 13.168 anak. Kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat (549 korban), Yogyakarta (491), Jawa Tengah (270), Sumatera Utara (99), dan Nusa Tenggara Barat (84).
Menurut Ubaid, angka tersebut belum menggambarkan kondisi sepenuhnya karena masih ada kasus yang tidak dilaporkan ke publik. Ia juga mengkritisi adanya dugaan intimidasi terhadap pelapor dan pihak sekolah terkait insiden keracunan.
“Harusnya pemerintah melindungi pelapor, bukan menakut-nakuti dengan pemaksaan surat pernyataan agar kasus dirahasiakan,” ujarnya.
JPPI menilai pelaksanaan MBG belum merata dan masih menyisakan ketimpangan antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah 3T. Karena itu, JPPI merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara penyaluran MBG sampai aturan keamanan pangan diperjelas dan standar dipenuhi. JPPI juga mendorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan sekolah.
Selain itu, JPPI meminta pemerintah membuka dokumen dasar hukum MBG secara transparan, termasuk audit distribusi anggaran program tersebut.
“Keberhasilan sejati bukan ketika Presiden puas dengan statistik, tapi ketika setiap anak Indonesia benar-benar makan bergizi, aman, dan terlindungi,” kata Ubaid. (Ang)
