KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi persoalan klasik keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pemerintah kota akan konsisten membangun tiga hingga empat sekolah baru setiap tahun sebagai langkah strategis untuk menjamin seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak dan merata.
Menurut Bagus, saat ini sekitar separuh lulusan sekolah dasar (SD) belum tertampung di sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Kondisi serupa juga terjadi pada jenjang berikutnya, di mana hanya sekitar 50 persen lulusan SMP yang dapat melanjutkan ke sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri.
“Karena itu, saya bersama Pak Wali berkomitmen membangun sekolah baru, khususnya pada jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yakni SD dan SMP. Setiap tahun kami targetkan tiga hingga empat unit sekolah lengkap dengan fasilitas dan tenaga pendidiknya,” ujar Bagus Susetyo
Setiap sekolah baru tersebut akan dilengkapi delapan hingga sepuluh ruang kelas dengan kapasitas ideal 35 siswa per kelas. Pada tahun ini, Pemkot akan memfokuskan pembangunan SD di wilayah Balikpapan Timur, kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan minim sarana pendidikan dasar.
“Tahun lalu kami telah menyelesaikan pembangunan tiga unit sekolah baru, yaitu SMP Negeri 26, SMP Negeri 27, dan SMP Negeri 28, termasuk yang berlokasi di Balikpapan Regency. Tahun ini giliran wilayah timur yang menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain jenjang dasar dan menengah pertama, Pemkot juga tengah menyiapkan pembangunan SMA di kawasan Islamic Center pada 2026, serta SMK baru di Balikpapan Barat dan sekitar Perumahan WIKA. Meskipun kewenangan pembangunan SMA dan SMK berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot tetap mendukung melalui penyediaan lahan dan koordinasi teknis.
Tak hanya membangun sekolah baru, Pemkot juga memperluas akses pendidikan melalui pemberian subsidi SPP kepada 13 SMP swasta di Balikpapan. Langkah ini dilakukan untuk membantu sekolah swasta menampung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tanpa memberatkan biaya pendidikan.
“Sekolah swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena itu, pemerintah membantu agar mereka tetap bisa menerima siswa dari berbagai kalangan,” jelas Bagus.
Selain pembangunan fisik, Pemkot juga berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Formasi guru baru telah diusulkan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan skema kontrak independen untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah baru.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menegaskan bahwa program prioritas di bidang pendidikan tidak akan terpengaruh oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) atau fluktuasi pendapatan daerah.
“Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir akan tetap berjalan sesuai rencana. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat membuka kembali formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK bagi tenaga pendidik serta tenaga kesehatan agar daerah dapat memenuhi kebutuhan pegawai di sektor-sektor strategis.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Balikpapan optimistis mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota.
“Visi kami jelas, yaitu memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan, baik di wilayah timur maupun barat,” tutup Bagus. (mang)
