KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2025, Pemkot Balikpapan dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KIP Kaltim), sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dan diterima oleh Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, mewakili Pemerintah Kota.
Tak hanya Pemkot, Puskesmas Margomulyo turut membawa kebanggaan bagi Balikpapan dengan meraih predikat Terbaik I dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penghargaan itu diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas Margomulyo, dr. Dekrita Ria Hanani.
Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata kesungguhan Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
“Prestasi ini menjadi bukti konkret dari keseriusan dan konsistensi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam era digital dan keterbukaan saat ini, akses publik terhadap informasi menjadi hak yang fundamental dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sebuah badan publik,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Zulkifli menambahkan, penghargaan yang diraih Pemkot Balikpapan dan Puskesmas Margomulyo menunjukkan bahwa kota ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik melalui transparansi dan keterbukaan informasi.
“Tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik melalui transparansi informasi,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Balikpapan berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan informasi publik, memperluas akses masyarakat terhadap data dan kebijakan pemerintah, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan kota.
“Karena pemerintahan yang kuat tumbuh dari keterbukaan sebagaimana kepercayaan lahir dari transparansi,” pungkasnya. (mang)
