Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti pelaksanaan program makan bergizi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.
Ia menilai, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari sistem, distribusi, hingga kualitas layanan gizi.
“Program ini sejatinya langkah baik dalam membentuk generasi sehat dan cerdas. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan,” ujar Agusriansyah, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, persoalan pertama yang muncul adalah keterlambatan pembentukan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Padahal, target nasional mencapai 367 hingga 371 SPPG. Hingga Agustus lalu, data menunjukkan baru sekitar 41 SPPG yang terbentuk.
“Kalau pun ada peningkatan menjadi sekitar 105 SPPG, kita belum tahu apakah sudah berjalan efektif, termasuk pemerataan pemberian makanan bergizi. Faktanya, masih banyak anak-anak di sejumlah kabupaten dan kota yang belum menerima manfaat program ini,” jelasnya.
Agusriansyah menyarankan agar pemerintah mempercepat penerbitan SK pembentukan SPPG serta memberikan insentif kepada daerah yang cepat membentuk dapur gizi. Ia menilai, keterlambatan tersebut berdampak pada distribusi yang belum merata.
“Program ini masih terfokus di kota-kota besar, sementara daerah pelosok dan tertinggal belum tersentuh maksimal. Ini menunjukkan ketimpangan akses gizi. Padahal, daerah 3T justru yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Politisi PKS itu juga mengkritisi konsep implementasi yang belum tepat sasaran karena indikator output dan outcome belum berpihak pada wilayah 3T. Menurutnya, program seharusnya dimulai dari daerah dengan tingkat gizi rendah dan akses terbatas.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan infrastruktur dapur di lapangan yang menyebabkan menu makanan tidak stabil dan kualitas gizi menurun. Beberapa dapur bahkan masih bersifat pinjaman, sehingga tidak efisien dalam pengelolaan.
“Harusnya pemerintah bisa melibatkan BUMDes, koperasi lokal, atau kantin sekolah yang sudah representatif. Jika dikelola dengan sumber daya lokal, kualitasnya bisa lebih baik dan distribusi lebih cepat,” katanya.
Agusriansyah juga menyebut adanya laporan tentang makanan yang basi dan berbau, menandakan adanya masalah dalam rantai distribusi dan penyimpanan. Selain itu, variasi menu yang terbatas membuat anak-anak mudah bosan, sehingga asupan gizi tidak optimal.
“Ahli gizi daerah harus dilibatkan untuk merancang menu sesuai kearifan lokal, misalnya menggunakan ikan dan sayur yang mudah dijangkau masyarakat setempat,” tambahnya.
Ia turut menyinggung hambatan logistik akibat medan sulit, cuaca, serta biaya transportasi tinggi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga juru masak, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan manajemen lapangan yang belum solid.
“Kalau ini tidak segera dibenahi, maka tujuan besar mencetak generasi emas 2045 akan terhambat. Pemerintah harus memastikan program makan bergizi ini berjalan merata, berkualitas, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
