Jakarta, Kaltimedia.com – Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menuai kritik setelah mencabut ID pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Sabtu (27/9/2025). Pencabutan ini diduga terkait pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai insiden keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut keterangan dari CNN Indonesia, pencabutan ID pers dilakukan secara mendadak di luar jam kerja tanpa surat resmi, dengan mendatangi langsung kantor redaksi.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengungkapkan keterkejutannya atas kebijakan tersebut.
“Karena itu kami sangat terkejut ketika mendengar instruksi BPMI agar koresponden kami di Istana, Diana Valencia, menyerahkan kartu meliput (ID) Istana-nya,” ujar Titin dalam keterangan pers.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari BPMI mengenai alasan di balik keputusan tersebut, yang dinilai merugikan citra CNN Indonesia.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mendesak BPMI segera mengembalikan ID pers Diana Valencia. Ia juga meminta BPMI memberikan penjelasan yang memadai kepada publik dan sang jurnalis.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Komaruddin. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat juga menyatakan keprihatinannya. Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan BPMI berpotensi menghambat kemerdekaan pers, yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” jelas Munir.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam hukuman pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi tugas jurnalistik.
Sementara itu, Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, mendesak BPMI untuk meminta maaf secara terbuka kepada Diana Valencia dan mengembalikan ID persnya. Irsyan juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja pejabat BPMI yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. (Ang)
