Samarinda, Kaltimedia.com – Keterlambatan pencairan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) membuat program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur terganggu. Salah satu dampak nyata adalah batalnya cabor cricket Kaltim mengikuti Kejurnas di Bali, yang menjadi syarat penting menuju Babak Kualifikasi (BK) PON.
Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, menyampaikan permohonan maaf kepada atlet cricket atas batalnya keberangkatan tersebut. Ia menyebut, situasi ini terjadi karena belum cairnya anggaran yang seharusnya disalurkan melalui KONI ke masing-masing cabang olahraga.
“Saya mohon maaf. Padahal ini bagian dari tahapan penting menuju PON,” ujarnya, Selasa (23/7/2025).
Rusdiansyah menekankan bahwa banyak agenda penting dalam waktu dekat yang akan terdampak jika NPHD tak kunjung ditandatangani. Mulai dari BK Porprov pada Agustus, Pomnas dan Sukan Borneo di September, hingga Pekan Olahraga Beladiri di Oktober.
“Kalau sampai molor ke Agustus atau September, banyak agenda yang bisa gagal. Ini menyangkut kesiapan atlet dan target peringkat nasional kita,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini, berbagai cabor telah mengeluarkan biaya talangan sebesar Rp4,1 miliar untuk menjalankan agenda secara mandiri. Dana tersebut digunakan oleh 342 atlet, 60 pelatih, dan 17 ofisial dalam 74 kegiatan, termasuk seleksi nasional (seleknas), pelatnas, hingga musyawarah provinsi.
“Itu belum termasuk tiket pesawat dan logistik lainnya. Belum ada yang ter-cover karena NPHD belum turun,” tambah Rusdi.
Selain NPHD yang belum cair, KONI Kaltim juga mengalami penyesuaian anggaran. DIPA yang sebelumnya Rp54 miliar kini dipangkas menjadi Rp45,5 miliar karena efisiensi anggaran dari pemerintah daerah.
“Kita khawatir kalau sampai anggaran ini tidak turun sama sekali. Dampaknya bisa sangat besar, termasuk target Gubernur agar Kaltim masuk 3 besar di PON nanti,” ujarnya.
Rusdi menegaskan bahwa keterlambatan pencairan ini tidak hanya berisiko terhadap prestasi, tapi juga menghambat pembinaan jangka panjang. Ia berharap pemerintah segera mencairkan NPHD sebelum Agustus, agar semua program bisa kembali berjalan sesuai rencana.
“Kita sudah melatih lebih dari 500 pelatih fisik pasca-PON lalu. Tapi kalau program lumpuh, pembinaan juga ikut mandek,” pungkasnya. (Dy)
Editor: Ang
