Samarinda, Kaltimedia.com – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengalihkan jalur angkutan tambang dari jalan raya ke jalur sungai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menyambut baik gagasan tersebut namun sekaligus mengingatkan tentang berbagai tantangan yang harus dihadapi.
Menurut Firnadi, pengalihan jalur angkutan tambang ke sungai bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerusakan jalan umum yang selama ini menjadi beban utama akibat lalu lalang kendaraan tambang dan angkutan sawit. Ia menilai infrastruktur jalan semestinya digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat, bukan sebagai korban aktivitas industri berat.
“Jalan dibangun untuk rakyat. Tidak adil jika keuntungan dinikmati industri, sementara rakyat yang harus menanggung dampak kerusakan jalannya,” kata Firnadi, Rabu (16/7/2025).
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa wacana pemanfaatan jalur sungai sebagai alternatif logistik sebenarnya sudah lama bergulir. Potensi sungai di Kalimantan Timur, seperti Sungai Mahakam, sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Firnadi menilai, dengan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, jalur sungai bisa menjadi solusi logistik yang efisien dan ramah lingkungan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa gagasan ini tidak cukup hanya berhenti pada tataran konsep. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab terlebih dahulu: Apakah pelaku industri tambang siap beralih ke jalur sungai? Bagaimana skema teknis dan regulasinya? Apakah masyarakat bantaran sungai sudah disiapkan untuk menghadapi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul?
“Kita belum melihat gambaran detail dari pemerintah. Jangan sampai ini hanya jadi wacana yang tidak pernah diwujudkan,” tegas Firnadi.
Ia juga mengulas beberapa kebijakan sebelumnya yang bertujuan membatasi dampak angkutan tambang di jalan umum, seperti pembatasan tonase kendaraan dan penetapan jalur khusus. Namun, implementasinya dinilai belum efektif. Banyak kendaraan yang masih melanggar batas tonase, dan jalur khusus yang sudah diatur dalam peraturan daerah pun belum berjalan optimal.
Firnadi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan. Ia mengajak semua pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk duduk bersama merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Keberhasilan kebijakan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Semua harus terlibat agar solusi yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
