Jakarta, Kaltimedia.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kritik setelah menyatakan bahwa klaim kekerasan seksual termasuk pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tak berdasar dan hanya berupa kabar burung. Pernyataannya tersebut disampaikan dalam sesi wawancara di YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 lalu.
“Ada pemerkosaan massal, betul enggak ada pemerkosaan massal? Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof‑nya,” ujar Fadli Zon.
“Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak ada,” tambahnya.
Fadli Zon menegaskan bahwa rumor semacam itu tak membantu dalam menyusun narasi sejarah yang mampu menyatukan bangsa.
“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa kita,” tuturnya.
Pernyataan tersebut langsung menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai ucapan Fadli Zon sebagai upaya mereduksi fakta dan melecehkan perjuangan para korban.
Data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 melaporkan paling tidak 85 kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan massal terhadap perempuan keturunan Tionghoa.
Laporan TGPF juga rinci: 52 korban mengalami pemerkosaan, 14 kasus menyertakan kekerasan fisik, 10 insiden menyerang secara seksual, dan 9 kasus pelecehan. Selain itu, Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan bersifat sistematis dan menargetkan kelompok etnis tertentu.
Sejarawan serta aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, mengecam pernyataan Fadli Zon dan menuntut agar kementerian mengoreksi ujaran tersebut.
“Jadi apa yang disampaikan itu adalah sebuah dusta,” ucapnya.
Ita juga menekankan pentingnya pengakuan terbuka sebagai bentuk reparasi terhadap trauma yang masih dirasakan korban.
Koalisi sipil meminta Fadli Zon mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara publik, serta mendesak agar revisi narasi sejarah tidak dimanipulasi demi agenda politik. (Ang)
