SAMARINDA – Sedang ramai jadi perbincangan saat ini, terkait beredarnya di media sosial oleh netizen Samarinda terkait surat pernyataan orang tua siswa guna memberikan izin darmawisata ke Balikpapan. Hanya saja, yang menjadi pro kontra yakni pihak sekolah itu enggan bertanggung jawab terhadap siswanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui, sekolah mana yang melakukan kegiatan tersebut.
Menanggapi jal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan, tindakan sekolah yang meminta izin kepada orang tua siswa untuk mengikuti darmawisata tanpa mau bertanggung jawab atas keamanan anak-anak adalah bentuk tidak bertanggung jawab.
“Anak-anak merupakan aset berharga bagi bangsa ini, dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk sekolah,” ucapnya.
Reza melanjutkan, dimana sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi siswanya. Mereka tidak boleh mengabaikan tanggung jawab mereka atas keselamatan dan kesejahteraan siswa selama kegiatan di bawah pengawasan mereka.
“Meminta izin kepada orang tua saja tidak cukup, sekolah juga harus siap bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan anak-anak selama kegiatan darmawisata,” lanjutnya.
Politisi muda partai Gerindra tersebut menyebut, sebagai wakil rakyat, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Kaltim mematuhi standar keselamatan yang tinggi dalam setiap kegiatan siswa di luar sekolah.
“Kami akan segera mencari tahu sekolah mana yang melakukan kegiatan tersebut dan mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah terkait untuk meminta klarifikasi serta menegaskan pentingnya menjaga keselamatan siswa sebagai prioritas utama. Jika diperlukan, kami juga akan mengusulkan atau memperkuat regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab sekolah dalam mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler dan darmawisata siswa,” tutupnya
Meski belum diketahui sekolah mana yang melakukan hal itu, Reza berpesan hal ini juga menjadi pengingat semua pihak termasuk Kepala Daerah juga.
“Apa yang saya sampaikan ini sebagai pengingat untuk semua sekolah. Terkait SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, perlu menjadi perhatian para kepala daerah setempat agar tidak terjadi hal hal di luar kendali,” sebutnya. (Cps)
