
BALIKPAPAN – Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Kota sekitar IKN mejadi penyanga memberikan dampak besar. Salah satunya Kota Balikpapan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur.
Bicara tentang ibu kota tentu sebagai Kota penyangga, infrastruktur haruslah memadai bahkan harus sudah ada rancangan pelebaran jalan.
Pemerintah Balikpapan, melalui M Ali, Bapeda Kabid Infrastruktur Perkotaan dan Perekonomian, mengumumkan rencana percepatan pembangunan lima dan sepuluh tahun ke depan, yang saat ini di rancang menjadi lebih cepat karena faktor hadirnya IKN.
Keberadaan IKN menjadi pendorong utama untuk menggairahkan perkembangan kota ini, meskipun awalnya dikenal sebagai pusat sektor jasa tanpa sumber daya alam yang mencolok.
Salah satunya, masuknya Investasi tahun 2021 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan IKN, dengan sektor kimia mendominasi investasi hingga 92 persen.
Dan dalam rencana jangka 20 tahun, prioritas diberikan pada pemenuhan air bersih, penanggulangan masalah pangan, proyek tunnel, serta pembangunan tol langsung dari Balikpapan ke IKN, sudah harus di rancang pemerintah Kota Balikpapan.
“Rencana nanti ada flyover dari Sepingan hingga Manggar dan ekspansi jaringan kereta api dari Pelabuhan Semayang hingga KM 13 juga menjadi fokus utama,” tegasnya
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dianggap penting dalam memastikan dana pembangunan. Pemerintah Balikpapan berharap mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melibatkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur. Contoh jalan tol. Jalan tol jadi milik pemerintah namun hasil dari pendapatan tol tersebut ke pihak swasta.
“Dengan tantangan di masa depan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan kota yang nyaman bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha dan warganya. Percepatan perencanaan pembangunan menjadi langkah strategis, untuk memastikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Konsultasi publik di Hotel Golden Tulip Balikpapan, 6 November 2023 lalu. Adapun agenda konsultasi publik itu berupa penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan tahun 2025-2045.
Dalam agendanya turut menghadirkan seluruh stakeholder di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan dalam hal ini masyarakat.
“Karena masyarakat paling tahu masalah sebenarnya di Kota Balikpaoan dan OPD belum tentu sedetail apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ini salah satu rangkaian RPJPD yang kami lalui untuk seluruh stae holder di luar OPD,” kata Kepala Dinas Bappeda Litbang Murni.
Ya, dari unsur masyarakat umum itu, pemerintah menjaring isu-isu strategis untuk Balikpapan tahun 2025 hingga 2045. Isu strategis dari masyarakat ini akan menjadi bahan yang dirumuskan untuk menjadi bahan masing-masing OPD, kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok untuk RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025 hingga 2045.
“Di sini kami hanya membuka jalan, nanti akan muncul dalam dokumen rancangan akhirnya,” jelasnya.
Murni terus menggeber isu-isu strategis dari masyarakat dan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang dilalui dalam waktu empat bulan mendatang.
“Kami masih menjaring aspirasi masyarakat lainya. Supaya ini bisa mewakili semua pendapat masyarakat segala lini, kemudian setelah itu akan dikakukan penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok,” tuturnya.
Lanjut Murni, waktu empat bulan itu bukan tanpa alasan sebab Maret 202 akan diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait RPJPD.
“Makanya saya hanya punya waktu empat bulan untuk menyelesaikan rancangan awal ini dan ini akan menjadi bahan untuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah, Red),” ungkapnya.
Dalam rangka Pilkada itu, dokumen yang dia kumpulkan bakal menjadi panduan bagi yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah.
“Nantinya babak ini bakal menjadi guide (pemandu) dan kelanjutan mulai dari RPJPD sampai nanti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red),” pungkasnya. (Adv)





