
SAMARINDA – Pemkot Samarinda menggelar rapat koordinasi bersama pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Samarinda, Kamis (15/7/2021). Dalam kesempatan itu membahas evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian parkir elektronik (E-Parking) yang dilaunching beberapa bulan lalu.
Menurut Wali Kota Samarinda, Andi Harun, persoalan penataan parkir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Karena itu, ia meminta kepada segenap OPD terkait untuk bergerak cepat dan saling bersinergi dalam menata dan mengelola parkir di kota ini.
Apalagi kini sudah ada program E-Parking yang diharapkan bisa menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Selain dari sisi PAD, juga tentu saja diharapkan agar parkir di kota ini bisa tertib, sehingga tidak memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
“E-Parking ini memang baru kita berlakukan di Kota Samarinda, sehingga pasti ada titik-titik lemahnya. Makanya kita mau melihat titik lemahnya di mana, itu yang kita evaluasi untuk selanjutnya diperbaiki ke depan. Saat ini ada 10 titik yang menjadi percontohan. Kita maksimalkan yang ada, nanti baru kalau memungkinkan, kita tambah lagi titiknya,” ungkap Andi Harun.
Jelasnya, untuk pengelolaan parkir di kota ini ada dua jenis, yakni pajak parkir dan retribusi parkir. Untuk pajak parkir, dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sedangkan untuk retribusi parkir, di bawah kewenangan OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub). Berdasarkan laporan yang ia terima dari Bapenda, untuk pajak parkir pada 2021 ini ditarget Rp11,5 miliar.
Dari target tersebut, saat ini sudah terealisasi sebanyak Rp3,7 miliar. Sedangkan untuk retribusi parkir, dari target Rp2,5 miliar, saat ini sudah terealisasi Rp552 juta.
“Kita evaluasi semuanya. Termasuk soal laporan yang mengatakan jukir (juru parkir, Red) tidak punya handphone android sehingga kesulitan menerapkan E-Parking. Di sisi lain, sosialisasi kita kepada masyarakat luas juga ke depan akan terus kita gencarkan,” jelasnya.
Sementara Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi yang ikut mendampingi mengakui jika penataan parkir menjadi program strategis. Sehingga membutuhkan kesungguhan segenap OPD terkait untuk menindaklanjutinya di lapangan.
Paling tidak harus dimulai dari keseriusan di internal OPD di lingkungan Pemkot, sembari disosialisasikan kepada masyarakat luas.
“Kita maksimalkan dulu yang 10 titik ini secara serius, baru ke titik-titik lainnya,” serunya. (hms)
Editor: (dy)



