SAMARINDA – Isu Pergantian Antar Waktu (PAW) ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK diganti oleh Hasanuddin Mas’ud semakin memanas. Terlebih surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar itu sudah beredar luas di media sosial.
Rupanya, hal tersebut juga ikut membuat masyarakat Berau bereaksi. Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) menegaskan menolak pergantian posisi tersebut.
Diungkapkan, Ketua APAMB, Bastian, bahwa masyarakat Berau meminta Partai Golkar mencabut surat Nomor B-600/golkar/VI/2021 tersebut.
“Kami pun juga menolak Hasanudin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim,” ungkapnya, Selasa (29/6/2021) malam.
Aliansi tersebut juga meminta ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud minta maaf kepada 38 ribu masyarakat atau konstituen Makmur HAPK di Berau. Sebab dengan adanya putusan itu berisiko menimbulkan konflik horizontal.
“Terakhir, jika nantinya terjadi konflik horizontal yang tentu saja kita tidak inginkan akibat keputusan ini, maka Rudy Mas’ud harus bertanggung jawab,” serunya.
APAMB sendiri dijadwalkan akan melakukan aksi gabungan pada Rabu (30/6/2021) besok di depan Kantor DPD Golkar Kaltim. Aksi tersebut diberi nama “Seruan Aksi Harum (Harus Makmur)”.
Hal ini merupakan buntut dari PAW yang akan dilakukan Golkar Kaltim terhadap Makmur HAPK. Menurut mereka, digantinya Makmur sebagai bentuk kudeta dan penghianatan terhadap 38 Ribu suara rakyat yang memilih Makmur. (ar)
