SAMARINDA – Delapan Fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan pandangannya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, yang dilakukan di ruang rapat lantai 6 Gedung D, Rabu (01/07/2020).
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, ada tiga poin yang harus ditekankan kepada hampir seluruh fraksi, dimana poin tersebut harus terjawab oleh Pemerintah Provinsi pada Jum’at (03/07/2020) nanti.
Ketiga poin tersebut berkaitan dengan permasalahan yang ada di sektor pendidikan, seleksi ASN dan kurangnya kinerja perusda dalam meningkatkan PAD.
“Alasan tiga poin tersebut dikarenakan mayoritas fraksi menemukan temuan tersebut yang perlu dijelaskan pemerintah. Terkait temuan itu, kita pertajam antara hearing Komisi IV dengan Dinas Pendidikan, Komisi I dengan BKD nanti kita pertajam,” ucap Muhammad Samsun.
Dari sisi Fraksi PPP, disarankan pemprov agar bertindak tegas terhadap perusda yang tidak memiliki keuntungan bagi pemprov. Bahkan anggota Fraksi PPP, Mimi Meriami dalam pandangan fraksi meminta pemprov untuk segera membubarkan Perusda yang tidak menguntungkan bagi Pemerintah.
Untuk mendatang, pihaknya akan segera mengevaluasi semua perusda yang bersangkutan dengan aset, kinerja legalitas dan semua yang berkaitan dengan hal tersebut. (pry)
Editor: Dy
