SAMARINDA – Mahasiswa dan kelompok serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Kaltim Melawan (AKM) membangun posko untung menggalangkan open donasi, pengaduan masyarakat sekaligus membagikan sembako kepada masyarakat yang beraktivitas lalu lalang di jalan pada Senin (13/4/2020). Posko tersebut berada di sebelah gerbang kampus Universitas Mulawarman (UNMUL), Jalan M.Yamin.
“Posko tersebut bertujuan sebagai betuk gerakan sosial perduli terhadap masalah kemanusiaan ditengah pandemi covid-19 sekaligus tetap menggalang penyadaran masa secara luas melalui bagi selebaran untuk menolak kebijakan Omnimbus Law yang dipaksakan untuk tetap dibahas pengesahannya oleh DPR RI,” ucap Humas Aliansi Yohanes Richardo Nanga Wara.
Seluruh dunia terdampak virus corona dengan jumlah kematian mencapai 96.791 jiwa. Penyebaran virus corona di Kalimantan Timur juga terjadi, yang tersebar diberbagai kota, dan saat ini tercatat sudah ada 35 kasus positif dengan korban 1 orang meninggal dunia.
Hingga saat ini angka masyarakat yang terdampak virus corona terus meningkat, situasi inilah yang disebut dengan pandemi corona. Virus corona dapat menyerang saluran pernapasan manusia, sehingga bisa mengakibatkan kematian. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil (droplet), yang dihasilkan saat seseorang yang terinfeksi virus corona batuk atau bersin melalui hidung ataupun mulut, tetesan tsb juga bisa jatuh pada benda disekitarnya. Ketika orang lain tanpa sengaja menghirup atau menyentuh benda tsb akan dapat terinfeksi. Karena itu dihimbau menjaga jarak (physical distancing) untuk menghambat penyebaran.
Dalam kesempatan tersebut, AKM juga menilai sikap Pemerintah Pusat yang terkesan lambat. Pada awalnya pemerintah di dunia bahkan Indonesia menyepelekan peyebaran virus corona ini.
“Pemerintah hanya fokus agar produksi bisa terus berjalan dan menghasilkan keuntungan, memperkaya para bankir dan para pengusaha. Tujuan utamanya bukan untuk menjaga kesehatan dan menyelamatkan nyawa manusia. Bahkan ancaman virus ini juga sempat digunakan sebagai guyonan yang mistis, hoax dan rasis oleh pejabat”, jelas Yohanes Richardo Nanga Wara.
Awalnya Pemerintah Jokowi-Ma’ruf menyatakan corona bisa dimanfaatkan Indonesia dalam bidang ekonomi dan pariwisata, menganggarkan dana 72 milyar untuk membayar jasa influencer dan promosi media menggenjot pariwisata Indonesia. Ditengah kelangkaan dan melonjaknya harga masker dan anitiseptik, BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia justru melakukan ekspor masker, padahal kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.
Pengusaha diberi ijin menunda membayar pajak dan diberi subsidi. Fasilitas kesehatan juga sangat minim, seperti ventilator atau alat bantuan pernapasan pasien yang memerlukan perawatan intensif, hingga ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, dll yang dibutuhkan tenaga medis sangat kekurangan. Hingga banyaknya tenaga medis meninggal dunia dalam penanganan corona.
“Pemerintah semakin tidak serius menangani penyebaran corona karena masyarakat hanya diperiksa melalui suhu badan, padahal gejala terinveksi virus sangat beragam bahkan bisa terjadi pada pasien yang tidak menunjukkan gejala sekalipun. Ketimbang memperbanyak rumah sakit, klinik dan pos-pos kesehatan lainnya, termasuk melibatkan lebih banyak tenaga medis, melatih maupun menyejahterakan dokter, perawat, dan ahli medis lainnya yang mengahadapi langsung pemulihan pasien yang terinfeksi corona, pemerintah justru memperkuat militer, polisi dan BIN di ranah sipil dalam penaganan penyebaran corona. Pemerintah lalai ini,” serunya geram. (rcd)
