Jakarta, Kaltimedia.com – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah terus memantau potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah.
Pernyataan itu disampaikan Yassierli menanggapi meningkatnya ancaman PHK di sejumlah kawasan industri seperti Banten dan Jawa Barat.
“Kami terus dalam koordinasi Menko Perekonomian ya [terkait badai PHK yang berpotensi berlanjut],” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan intervensi agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap pekerja.
Yassierli menjelaskan, pemerintah sebelumnya juga telah memberikan sejumlah relaksasi untuk membantu industri menghadapi tekanan operasional, termasuk saat terjadi persoalan keterbatasan pasokan gas.
“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas, keterbatasan apa lupa saya, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.
Ia menegaskan penanganan persoalan ketenagakerjaan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga agar solusi yang diambil lebih komprehensif.
“Jadi, kami lintas kementerian, kami satu tim, termasuk ada isu apakah itu di tambang dan macam-macam, kami satu tim kami terus monitor ya,” sambungnya.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih luas.
Namun, Yassierli belum merinci struktur maupun mekanisme kerja satgas tersebut.
“Satgas PHK, tunggu momen launching-nya,” tutupnya. (Ang)
