Jakarta, Kaltimedia.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan merespons munculnya pengibaran bendera merah bergambar bulan dan bintang oleh sejumlah warga di Aceh Utara, di tengah penanganan bencana hidrometerologis berupa banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.
Bendera merah bulan bintang tersebut selama ini identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kelompok yang telah berdamai dengan pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Helsinki pada 2005. Insiden pengibaran bendera itu pun menjadi sorotan publik dan memantik beragam tafsir politik dan keamanan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa secara konstitusional Indonesia hanya memiliki satu bendera negara, yakni Merah Putih. Namun, ia menilai peristiwa tersebut perlu dilihat secara proporsional dalam konteks bencana kemanusiaan.
“Terkait dengan pengibaran bendera GAM di Aceh, saya tegaskan bahwa bendera di Republik Indonesia itu hanya satu, yaitu Merah Putih. Namun, dalam situasi saat ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12).
Hasto mengingatkan agar insiden tersebut tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya, bencana alam seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas nasional, bukan memicu ketegangan baru.
“Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini. Kita harus berbicara tentang kemanusiaan dan gotong royong untuk membantu mereka,” katanya.
Lebih jauh, PDIP mendorong pemerintah agar segera bertindak konkret di lapangan. Hasto menekankan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, khususnya pemulihan fasilitas sosial dan pembangunan kembali rumah warga.
“Hal yang diperlukan saat ini adalah kesigapan dari pemerintah untuk secepatnya turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital, serta membangun kembali perumahan rakyat untuk memberikan harapan baru bagi mereka,” tambah Hasto.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai melepas tim medis dan bantuan kemanusiaan PDIP untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra. Dalam kegiatan itu, Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini dan Ribka Tjiptaning, melepas sekitar 30 unit ambulans beserta pengemudi, asisten, tenaga kesehatan, serta relawan serbaguna.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan aparat keamanan agar tidak menggunakan pendekatan represif dalam merespons pengibaran bendera tersebut. Ia menilai fenomena itu sebagai gejala sosial yang perlu ditangani dengan kepala dingin.
“Pengibaran bendera GAM ini merupakan gejala sosial. Kita berharap penyelesaiannya tidak dilakukan dengan kekerasan, apalagi menggunakan senjata. Pendekatan yang tepat adalah dialog dan langkah persuasif dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasanuddin, Minggu (27/12).
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menyebut narasi yang beredar di media sosial terkait insiden tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menjelaskan peristiwa bermula pada 25 Desember 2025 dan berlanjut hingga dini hari 26 Desember di Kota Lhokseumawe.
Menurut Freddy, sekelompok masyarakat melakukan konvoi dan aksi demonstrasi, di mana sebagian peserta mengibarkan bendera bulan bintang. Padahal, pengibaran simbol tersebut dilarang berdasarkan sejumlah aturan perundang-undangan.
Ia juga menyebut insiden tersebut telah diselesaikan secara damai.
“Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” ucap Freddy.
Terbaru, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang kembali mengibarkan bendera bulan bintang di tengah situasi bencana di Aceh. Ia menegaskan fokus utama seluruh pihak saat ini adalah penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi yang mengganggu proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” kata Agus dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap aparat keamanan yang tetap mengedepankan stabilitas, sembari memastikan proses penanganan bencana di wilayah terdampak tidak terganggu oleh isu-isu yang berpotensi memecah persatuan. (Ang)
