Samarinda, Kaltimedia.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan alasan pemindahan sekitar 4.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum juga terlaksana. Padahal, proses pemindahan ASN ke IKN seharusnya mulai berjalan sejak tahun 2024.
Rini mengungkapkan, pihaknya sejak 2022 hingga 2024 sudah menyiapkan daftar nama ASN yang siap pindah serta konsep shared office untuk efisiensi fasilitas di IKN.
Namun, rencana itu tertunda karena perubahan struktur kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tapi sampai sekarang belum ada, karena waktu itu terakhir 2024 rencananya akan ada pemindahan, ada dulu dengan share office, 2030-2045 sudah kita sesuaikan, timeline-nya pun sudah,” ujar Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (25/11/2025), dikutip CNBC Indonesia.
Rini menambahkan, penyesuaian ulang perlu dilakukan karena jumlah kementerian di kabinet baru bertambah dari 34 menjadi 48.
Pergeseran fungsi dan personel antar-kementerian, membuat pemetaan ulang ASN menjadi penting, sebelum proses penempatan dilakukan oleh Otorita IKN (OIKN).
“Orang-orangnya pun sudah berpindah, fungsi-fungsinya pun berpindah, dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya,” jelasnya.
Selain itu, Rini menekankan perlunya penghitungan ulang karena fasilitas kantor di IKN juga harus disesuaikan dengan perluasan struktur kementerian koordinator yang kini bertambah menjadi tujuh.
“Kalau dulu setahu saya hitungannya ada tiga menko untuk tiga tower, sekarang ada tujuh menko, sehingga saya harus menyesuaikan kembali kementerian-kementerian mana yang di bawahnya,” kata Rini.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan tahap awal pemindahan ASN mulai 2025.
Menurutnya, rencana ini menjadi bagian dari target Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
“Pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada 2025 ini,” tegas Basuki, dikutip dari CNBC Indonesia. (AS)
