Jakarta, Kaltimedia.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait investasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh memiliki dasar yang tepat.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Whoosh tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan memiliki nilai manfaat sosial yang tinggi.
“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ujar Jokowi di Surakarta, Senin (27/10).
Jokowi menjelaskan, proyek Whoosh dibangun sebagai solusi terhadap kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun. Ia menilai moda transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT memberikan social return on investment berupa penurunan polusi, efisiensi waktu, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menyatakan ada kebenaran dalam pandangan tersebut. Menurutnya, proyek Whoosh memang memiliki misi pembangunan wilayah (regional development) yang perlu dioptimalkan.
“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di sekitar pemberhentian jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan,” kata Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Purbaya menilai manfaat ekonomi dari proyek KCJB akan terasa lebih besar bila kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat dikembangkan secara terpadu, sehingga nilai investasi sosial yang dimaksud Jokowi benar-benar dapat terealisasi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Polemik soal proyek Whoosh kembali mencuat ke publik seiring dengan isu pembiayaan dan utang proyek senilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).
Terkait hal itu, Menkeu memastikan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek tersebut.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” tegas Purbaya.
Dengan demikian, pemerintah menekankan agar pembiayaan dan pengelolaan utang KCJB dilakukan secara korporatif melalui Danantara, selaku pengelola investasi strategis BUMN, tanpa membebani keuangan negara. (Ang)
