Samarinda, Kaltimedia.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Peringatan ini disampaikan di tengah dinamika anggaran daerah yang mengalami pergeseran hingga Rp1,4 triliun pada 2025.
Menurut Reza, kondisi sejumlah ruas jalan di Kaltim saat ini masih jauh dari harapan. Tidak sedikit yang harus dibangun ulang, sebagian perlu rekonstruksi, dan lainnya butuh perbaikan besar. Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim menyusun pemetaan detail untuk membedakan kategori kerusakan jalan sekaligus menentukan standar teknis perbaikannya.
“Harapan kita jelas, masyarakat tidak lagi terkendala menikmati infrastruktur dasar. Kaltim ini daerah penyumbang besar bagi keuangan negara. Maka wajar jika masyarakat juga menuntut hasil pembangunan yang nyata,” tegas Reza, Jumat (19/9/2025).
Reza menilai pembangunan jalan harus menjadi investasi jangka panjang yang berdampak ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Karena itu, kualitas konstruksi disebut lebih penting ketimbang sekadar mengejar target angka.
“Kalau secara persentase diklaim tercapai, tetapi di lapangan masyarakat masih banyak yang mengeluh, maka perlu evaluasi. Ukuran keberhasilan itu manfaat nyata, bukan sekadar angka,” ujarnya.
Ia juga menekankan pembangunan jalan harus terintegrasi dengan infrastruktur pendukung lain seperti drainase, jembatan, dan pengendalian beban kendaraan berat. Menurutnya, faktor-faktor tersebut sangat menentukan daya tahan jalan.
“Mutu jalan itu dipengaruhi desain, material, dan kelengkapan pendukungnya. Karena itu, PUPR tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan OPD lain agar hasilnya lebih optimal,” jelasnya.
Komisi III, kata Reza, terus menjaga komunikasi dengan Dinas PUPR-Pera, terutama dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Aduan dari warga, kelompok masyarakat, maupun LSM dianggap menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk mengawasi jalannya pembangunan.
“Anggaran ini bukan milik pemerintah, tapi uang masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya harus maksimal,” tambahnya.
Reza berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim konsisten menuntaskan visi pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Transparansi anggaran, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik dinilai menjadi kunci keberhasilan menjaga keberlanjutan pembangunan jalan di Benua Etam. (Rfh)
Editor: Ang
