Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan hampir Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bandara pada 2025. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar pembangunan fisik tidak berhenti pada beton dan aspal, melainkan juga menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya distribusi bahan pokok ke wilayah pedalaman.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan alokasi anggaran tersebut terdiri atas lebih dari Rp200 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta lebih dari Rp40 miliar untuk proyek bandara. Seluruhnya sudah masuk rencana kerja Pemprov Kaltim dan akan dibahas lebih lanjut dalam APBD Murni 2026.
“Totalnya hampir Rp300 miliar, dengan porsi terbesar untuk akses jalan. Bandara juga mendapat alokasi lebih dari Rp40 miliar,” kata Ekti, Kamis (11/9/2025).
Meski mendukung komitmen pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur, Ekti menekankan bahwa tantangan utama justru ada pada jalur distribusi pangan. Masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu), menurutnya, kerap kesulitan mendapatkan beras dan LPG ketika alur sungai terganggu.
“Kalau musim kemarau, sungai surut dan perahu tidak bisa melintas. Mau tidak mau distribusi dialihkan lewat darat, tapi ongkosnya jauh lebih tinggi. Akibatnya harga beras maupun LPG di Long Apari dan Long Pahangai melonjak, bahkan pernah langka,” jelas politikus asal Mahulu itu.
Ekti menilai, pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat harus memberi perhatian serius pada distribusi logistik di Mahulu yang terdiri dari lima kecamatan dan sekitar 50 kampung.
“Jangan karena kecil lalu terabaikan. Justru karena jumlah kampungnya tidak banyak, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus. Long Apari dan Long Pahangai itu daerah paling hulu, aksesnya paling menantang,” tambahnya.
Menurut Ekti, pembangunan jalan dan bandara memang membuka konektivitas, tetapi tidak serta-merta menjamin harga kebutuhan pokok menjadi stabil. Dibutuhkan strategi distribusi yang efisien agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok.
“Kalau bahan pokok bisa masuk dengan harga wajar, barulah masyarakat pedalaman merasakan manfaat pembangunan. Jangan hanya masyarakat kota yang menikmati,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta untuk membuka jalur distribusi alternatif. Dengan dukungan anggaran besar, DPRD Kaltim berharap manfaat pembangunan benar-benar merata.
“Bangunan fisik itu penting, tapi distribusi pangan harus jalan beriringan. Jangan sampai proyek infrastruktur hanya tampak megah di atas kertas, sementara warga pedalaman tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
