DPRD Samarinda Minta Pemerintah Permudah Akses Permodalan dan Pasar bagi UMKM

Foto : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.

Samarinda – Meski kerap disebut sebagai tulang punggung ekonomi, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan besar lantaran belum tersentuh secara menyeluruh.

Keterbatasan akses permodalan dan kesulitan menembus pasar masih menjadi keluhan utama di lapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di kota Tepian sebenarnya sangat besar. Namun, tanpa dukungan sistematis dari Pemerintah, potensi itu hanya akan menjadi slogan semata.

“Dengan jumlah yang terus bertambah, UMKM sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dan membuka banyak peluang usaha. Tapi kalau dibiarkan jalan sendiri, akan berat,” ungkap Novan, sapaan akrabnya, Kamis (22/5/2025).

Politisi asal fraksi Partai Golkar ini menyebutkan banyak pelaku UMKM hanya bertahan karena dorongan kebutuhan ekonomi, bukan karena ditopang sistem usaha yang kuat. Ketimpangan antara peran strategis UMKM dan minimnya keberpihakan kebijakan dianggap sebagai hambatan utama pengembangan sektor ini.

Menurut Novan, selama ini intervensi pemerintah masih bersifat seremonial dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar pelaku usaha kecil. Misalnya, terkait program pelatihan tanpa diikuti dukungan modal, atau bantuan alat produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Masalah klasik seperti minimnya modal dan sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas belum juga tuntas. Ini terus terulang setiap tahun,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan UMKM memerlukan strategi kolaboratif, bukan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus menggandeng lembaga pelatihan, perbankan, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

Jika tidak, kata dia, UMKM akan terus berada dalam posisi lemah meski disebut-sebut sebagai prioritas. Sehingga Novan mendorong adanya evaluasi kebijakan dan alokasi anggaran yang benar-benar diarahkan pada penguatan struktur usaha masyarakat kecil.

“UMKM bisa jadi tulang punggung ekonomi lokal, tapi kalau tidak kita bangun fondasinya dari sekarang, kita hanya bicara potensi tanpa hasil nyata,” tandasnya. (Adv/Df)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *