
Jakarta, Kaltimedia.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap resmi dengan mengutuk serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Dalam serangan roket tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dilaporkan menjadi salah satu korban tewas bersama sejumlah anggota keluarganya.
Kritik terhadap Board of Peace Bentukan Donald Trump
MUI secara terbuka mengkritik Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk menangani persoalan Gaza dan stabilitas Timur Tengah.
MUI mempertanyakan posisi BoP yang juga diikuti Indonesia di tengah kolaborasi AS dan Israel dalam membombardir Iran.
Menurut MUI, peran AS dalam konflik tersebut menimbulkan tanda tanya besar, apakah BoP benar-benar diarahkan untuk menciptakan perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
Dalam Tausiyah MUI Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang diteken Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amirsyah Tambunan, MUI mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari BoP karena dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.
Dinilai Langgar Kedaulatan dan Hukum Internasional
MUI menilai serangan AS dan Israel terhadap Iran merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 yang menegaskan komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selain itu, MUI menyebut langkah Trump yang berkolaborasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpotensi memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.
MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk segera mengambil langkah maksimal menghentikan perang dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.
Sikap Pemerintah RI dan Opsi Keluar dari BoP
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia menjadi fasilitator dialog guna meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Melalui pernyataan resmi akun X Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah menyebut Presiden bersedia bertolak ke Teheran apabila kedua pihak menyetujui upaya mediasi tersebut.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang mengapresiasi kesiapan Indonesia menjadi mediator, sekaligus meminta pejabat Indonesia mengambil sikap tegas mengutuk agresi AS dan Israel.
Terkait keanggotaan Indonesia di BoP, Prabowo juga membuka opsi keluar dari organisasi tersebut apabila tidak sejalan dengan tujuan utama Indonesia, yakni terciptanya perdamaian di Gaza, kemerdekaan, dan kedaulatan Palestina. (Ang)



