Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya aspirasi masyarakat pesisir terkait kemunculan buaya di sekitar kawasan wisata Labuan Cermin, Kabupaten Berau. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sekadar isu satwa liar, melainkan telah menyentuh aspek keamanan warga, keberlangsungan usaha masyarakat, hingga masa depan sektor pariwisata daerah.
Syarifatul menilai keberadaan buaya di area wisata berpotensi menimbulkan rasa tidak aman, baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat kunjungan dan berdampak langsung pada perekonomian warga, khususnya pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
“Labuan Cermin selama ini menjadi salah satu destinasi unggulan Berau. Jika rasa aman tidak terjamin, maka dampaknya bukan hanya pada wisata, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat,” ujar Syarifatul, Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, penanganan persoalan buaya tidak bisa dilakukan secara parsial atau reaktif. Diperlukan langkah yang terencana dan berorientasi jangka menengah agar solusi yang diambil benar-benar efektif dan berkelanjutan. Salah satu usulan yang muncul dari masyarakat adalah pembangunan penangkaran buaya sebagai bagian dari penataan kawasan wisata.
Namun, Syarifatul mengingatkan bahwa rencana tersebut harus melalui kajian yang menyeluruh. Berbagai aspek perlu dipertimbangkan secara matang, mulai dari penentuan lokasi, kesiapan anggaran, hingga potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Pembangunan penangkaran buaya tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Harus dikaji secara menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan,” katanya.
Menurutnya, penanganan konflik antara manusia dan satwa liar harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang seimbang dan humanis. Keselamatan masyarakat, kelestarian satwa, serta keberlanjutan ekonomi lokal harus menjadi satu kesatuan dalam perumusan kebijakan.
Lebih jauh, Syarifatul menyebut bahwa apabila dirancang dengan konsep yang tepat, penangkaran buaya juga berpotensi dikembangkan sebagai sarana edukasi dan destinasi wisata alternatif. Meski demikian, peluang tersebut tetap perlu dianalisis secara realistis agar tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah.
“Setiap program pembangunan harus memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat pesisir mencerminkan harapan agar pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga menjamin rasa aman dan kenyamanan bagi semua pihak. Menurutnya, pariwisata berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Integrasi aspek keamanan, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kebijakan adalah kunci agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” pungkas Syarifatul. (Rfh)
Editor: Ang
