Jakarta, Kaltimedia.com — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung pihak-pihak yang datang sekali ke lokasi bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya tetapi mengklaim sebagai pihak yang paling aktif bekerja membantu korban. Ia menilai klaim tersebut tidak sebanding dengan kerja pemerintah yang, menurutnya, telah hadir sejak awal dan memberikan bantuan dalam skala besar.
Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Senayan, Senin (8/12/2025), Endipat membandingkan narasi bantuan pemerintah dengan donasi individu sebesar Rp10 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” kata Endipat, mengutip detikcom.
Endipat meminta Kementerian Komdigi lebih agresif dalam menyebarluaskan informasi tentang kerja pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurutnya, publik perlu mendapatkan gambaran yang utuh agar tidak terkecoh oleh informasi yang dianggap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi yang membuat kinerja pemerintah bisa dilihat dan diapresiasi publik.
Ia juga berharap Komdigi dapat mengamplifikasi informasi strategis agar “tidak kalah viral” dibanding konten dari pihak-pihak yang menurutnya kerap menggiring opini bahwa negara tidak hadir.
Dalam kesempatan yang sama, Endipat turut menyinggung contoh lain, yakni kegiatan reboisasi skala besar yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Kegiatan tersebut, katanya, jarang tersampaikan ke publik sehingga kementerian kerap menerima kritik meski sudah bekerja maksimal.
“Teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah terdengar secara masif,” ujarnya.
Ia menilai bahwa dalam era digital, isu sensitif nasional perlu dikelola dengan pendekatan komunikasi yang lebih cepat, tepat, dan mudah menyebar. Karena itu, ia mendesak Komdigi untuk lebih sensitif dalam membaca isu dan mengelola narasi publik.
“Saya hanya ingin memberi masukan agar Komdigi bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis pemerintah sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan negara,” katanya. (Ang)
