MBG – Ilustrasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan harga per menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp12 ribu dinilai tidak realistis di beberapa daerah. Menurutnya, biaya logistik pengiriman bahan makanan dari tempat asal ke tempat tujuan pastinya mengalami peningkatan harga.
BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan harga per menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp12 ribu dinilai tidak realistis. Menurutnya, biaya logistik pengiriman bahan makanan dari tempat asal ke tempat tujuan pastinya mengalami peningkatan harga.
Muhaimin, mengatakan, rantai pasok pangan di Balikpapan masih sangat bergantung pada wilayah lain. Banyak bahan makanan seperti telur, daging, dan sayuran yang harus didatangkan dari luar kota, sehingga memengaruhi biaya produksi dan harga bahan baku. “Rantai pasok bahan pangan di Balikpapan ini memang cukup mahal.
Banyak komoditas kita datangkan dari luar daerah, mulai dari telur, sayur, daging, sampai ayam. Kondisi ini tentu berdampak pada harga dan bisa menimbulkan gejolak di pasaran,” ujar Muhaimin dalam forum diskusi evaluasi program MBG di Balai Kota Balikpapan, Selasa (11/11/2025).
Menurut Muhaimin, biaya tinggi tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program MBG. Penyedia makanan harus tetap memenuhi standar gizi dengan harga terjangkau, sementara biaya operasional terus meningkat.
“Kalau kebutuhan pangan meningkat tapi pasokan terbatas, otomatis harga ikut naik. Ini yang kami khawatirkan. Apalagi harga satuan MBG yang ditetapkan Rp 12.000 per porsi bisa jadi tidak realistis untuk daerah seperti Balikpapan,” jelasnya. Ia menuturkan, keterbatasan bahan baku juga kerap membuat penyedia kesulitan menjaga kualitas makanan.
Dalam beberapa kasus, makanan bahkan bisa menurun mutunya akibat proses pengantaran yang terlalu lama. “Masalah di lapangan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak yang mengira makanan cukup dimasak lalu diantar ke sekolah, padahal dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Di beberapa daerah lain, makanan justru menjadi basi karena proses pengantaran yang terlalu lama,” kata Muhaimin.
Balikpapan telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar harga satuan MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah. “Kami sudah sampaikan kepada pemerintah pusat agar harga MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Kalau di Pulau Jawa mungkin cukup Rp 10.000–Rp 12.000, tapi di Balikpapan dengan kondisi logistik seperti ini tentu berbeda,” ujarnya.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan tersebut agar pelaksanaan program MBG berjalan merata dan berkelanjutan. “Program MBG ini memang masih banyak kekurangannya, tapi harus terus didorong. Dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Balikpapan bisa tercapai lebih optimal,” tutup Muhaimin. (adv/pry)
