KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan program pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas hingga akhir tahun 2025. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menjaga mutu pelayanan publik sekaligus memperkuat profesionalisme birokrasi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, menyampaikan bahwa meskipun terdapat sejumlah penyesuaian pada pengelolaan anggaran, kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Sampai akhir tahun ini, program peningkatan kompetensi ASN tetap berjalan. Ini bagian dari komitmen Pemkot untuk membangun SDM aparatur yang unggul, baik dari kalangan PNS maupun P3K,” ujarnya, Senin (27/10/2025), usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD di Hotel Grand Senyiur.
Menurut Purnomo, pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pelatihan yang diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan teknis di lapangan. Kedua, pelatihan yang dirancang langsung oleh BKPSDM dengan jumlah peserta terbatas pada setiap angkatan.
“Beberapa program berasal dari usulan OPD, biasanya atas penawaran dari kementerian atau lembaga. Pembiayaannya kemudian ditanggung oleh pemerintah daerah. Selain itu, kami juga menyelenggarakan pelatihan yang dirancang langsung oleh BKPSDM,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan mengikuti pelatihan minimal selama 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Sementara itu, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), standar pengembangan kompetensi diukur melalui maksimal 24 credit point (CP). Ketentuan tersebut sesuai dengan standar nasional pembinaan karier ASN.
Purnomo menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian pada beberapa pos belanja daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap berupaya agar program pengembangan kapasitas ASN tidak terdampak. Ia menilai investasi pada sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap tidak ada pengurangan untuk program ini, karena peningkatan kompetensi ASN adalah bagian penting dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain memperkuat kemampuan teknis, program pelatihan juga difokuskan pada peningkatan kapasitas adaptif ASN menghadapi era digital dan birokrasi modern. Pemerintah kota mendorong aparatur agar mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan nasional serta perkembangan teknologi informasi.
“Kita ingin ASN Balikpapan tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga mampu berinovasi dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tutur Purnomo.
Upaya Pemkot Balikpapan mempertahankan konsistensi program pengembangan kompetensi di tengah keterbatasan fiskal dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas mutu pelayanan publik. Dengan aparatur yang kompeten dan adaptif, Kota Balikpapan diyakini akan semakin siap menjawab tantangan pembangunan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (mang)
